LOWONGAN PRAKERIN SMK MALANG JURUSAN RPL

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan daerah melalui kebijakan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 840 Tahun 2025 mengenai pengurangan dan pembebasan pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kebijakan ini bertujuan meringankan beban finansial masyarakat, terutama mereka yang benar-benar membutuhkan ketika memperoleh rumah atau tanah.

Fasilitas pengurangan pokok BPHTB ini diberikan kepada:

a. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan sosial, pendidikan, atau kesehatan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

b. Wajib Pajak orang pribadi (veteran, PNS, TNI/Polri, pensiunan, purnawirawan, atau janda/dudanya) yang tercatat langsung sebagai penerima rumah dinas dari pemerintah.

c. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui Program Nasional Pemerintah di bidang pendaftaran tanah, dengan luas tanah sampai 60 m².

d. Wajib Pajak orang pribadi ber-KTP DKI Jakarta, minimal 18 tahun/menikah, yang pertama kali memperoleh hak atas rumah tapak atau tanah kosong melalui pemberian hak baru, dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) maksimal Rp1 miliar.

e. Wajib Pajak orang pribadi ber-KTP DKI Jakarta, minimal 18 tahun/menikah, yang pertama kali membeli rumah tapak atau satuan rumah susun, dengan NPOP maksimal Rp500 juta.

f. Wajib Pajak orang pribadi (veteran, PNS, TNI/Polri, pensiunan, purnawirawan, atau janda/dudanya) yang memperoleh rumah dinas dari kelompok tersebut melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, atau waris.

g. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh tanah/bangunan dari hibah orang tua atau anak (satu garis keturunan lurus).

h. Wajib Pajak yang memperoleh tanah/bangunan sebagai pengganti tanah yang dibebaskan pemerintah untuk kepentingan umum.

i. Wajib Pajak yang memperoleh tanah/bangunan dari hibah wasiat.

j. Wajib Pajak yang memperoleh tanah/bangunan dari warisan.

k. Wajib Pajak BUMD yang memperoleh tanah/bangunan sebagai bagian penyertaan modal Pemerintah Daerah.

l. Wajib Pajak badan yang memperoleh tanah/bangunan karena penggabungan usaha.

m. Wajib Pajak badan yang memperoleh tanah/bangunan karena peleburan usaha.

n. Wajib Pajak yang memperoleh hak baru atas tanah/bangunan sebagai kelanjutan perpanjangan hak, tanpa perubahan nama.

o. Wajib Pajak yang memperoleh hak baru atas tanah/bangunan dari tanah eks-desa atau eks-kotapraja.

p. Wajib Pajak yang memperoleh hak baru atas tanah/bangunan di atas hak pengelolaan milik Pemprov DKI Jakarta.

q. Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru berupa hak pengelolaan.

r. Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan, dengan penguasaan fisik lebih dari 20 tahun (dibuktikan data yuridis dan fisik Kantor Pertanahan).

s. Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan, dalam rangka perpanjangan hak atas tanah bersama rumah susun, atas nama pemegang hak yang berbeda dari sebelumnya.

Melalui peraturan ini, jumlah BPHTB yang harus dibayar akan jauh lebih kecil dibandingkan ketentuan awal. Besaran pengurangan pokok BPHTB ditentukan sebagai berikut:

Kelompok a-d: pengurangan 75 persen dari BPHTB terutang.
Kelompok e-r: pengurangan 50 persen dari BPHTB terutang.
Kelompok s: pengurangan sesuai porsi BPHTB terutang atas bangunan.

Selain pengurangan, Kepgub ini juga mengatur terkait pembebasan pokok BPHTB. Fasilitas ini diberikan secara jabatan bagi masyarakat yang memperoleh tanah/bangunan melalui program pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta, khususnya dalam program penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memenuhi kriteria sebagai objek BPHTB.

Mekanisme Perhitungan

Pengurangan atau pembebasan akan dihitung sendiri oleh Wajib Pajak sesuai besaran yang ditetapkan. Nilainya langsung dikurangkan dalam penghitungan BPHTB yang dibayarkan melalui SSPD BPHTB.

Misalnya, seorang warga Jakarta yang membeli rumah pertama senilai Rp500 juta, berhak atas pengurangan sebesar 50 persen. Jika kewajiban awal BPHTB sekitar Rp25 juta, maka cukup membayar Rp12,5 juta.

Sementara, warga yang memperoleh hak baru melalui Program Nasional Pemerintah dengan luas tanah 60 m² ditentukan berhak atas pengurangan hingga 75 persen.

Pemprov DKI menegaskan, kebijakan ini membuktikan bahwa pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga menjadi alat dalam mewujudkan keadilan sosial.

Diharapkan warga Jakarta bisa mendapatkan manfaat langsung dari kebijakan ini, yang mendorong kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah.

"Dengan pengurangan dan pembebasan BPHTB, masyarakat Jakarta diharapkan lebih mudah memiliki hunian layak, sekaligus mendorong pembangunan kota yang inklusif dan berkeadilan," pernyataan Pemprov DKI dalam rilis resmi, Sabtu (4/10).

(rea/rir)

====
^[1]

References

1. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)

Sumber