PLN Targetkan 10 Juta Ton Biomassa Jadi Bahan Bakar PLTU di 2030

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Sebanyak 16 provinsi mengalami penurunan kemiskinan di atas rata-rata nasional dalam kurun 5 tahun terakhir. Namun disparitas tingkat kemiskinan antar provinsi masih sangat tinggi.

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statisik (BPS), Gorontalo menjadi provinsi dengan persentase penurunan kemiskinan terbesar yakni mencapai 10,38%, atau setara 7,55 juta orang, dari 27,38 juta menjadi 19,82 juta orang.

 

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg PPN/ Kepala Bappenas) Armida Alisjahbana menjelaskan pencapaian sejumlah provinsi mengurangi kemiskinan disebabkan kemampuan pemerintah daerah menerapkan kebijakan yang pro aktif untuk membangun daerah masing-masing.

 

“Ini karena leadership dan inisiatif masing-masing daerah menurunkan kemiskinan dengan konsep pro poor, planning, budgeting, dan monitoring,” jelas Armida di Jakarta, hari ini, 3 Januari 2012.

 

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Prasetijono Widjojo menambahkan sejumlah pemerintah daerah telah menjaga konsistensi antara alokasi anggaran dengan prioritas penggunaannya, yakni penurunan kemiskinan dan pengangguran.

 

“Program yang dijalankan daerah tersebut benar-benar masuk ke kantong kemiskinan. Seperti Gorontalo itu sudah masuk MDGs-nya,” sebutnya.

 

Sementara itu, disparitas tingkat kemiskinan antar provinsi masih sangat tinggi. Terlihat dari perbandingan persentase penduduk miskin DKI Jakarta yang hanya 3,75%, berbeda jauh dengan persentase penduduk miskin di kawasan timur Indonesia, Papua mencapai 31,98% dari total penduduk provinsi.

 

Armida mengatakan pihaknya akan terus memberikan fasilitas, terutama dalam perencanaan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah, menurut dia, juga harus berupaya tetap menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah dengan berbagai program perlindungan sosial.

 

“Program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat seperti, Jamkesmas, beasiswa anak, raskin, dan program lain,” tutur Armida.

 

Prasetijono menuturkan untuk mencapai target penurunan kemiskinan sebesar 11% secara merata pada 2012, pemerintah harus menjaga stabilitas makro dan menciptakan kebijakan afirmatif yang berpihak kepada masyarakat miskin.

 

Prasetijono menuturkan pemerintah harus mendorong stabilitas makro melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro rakyat. Fokusnya, dengan memberi perhatian khusus pada usaha yang melibatkan orang miskin, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.

 

“Strategi penanggulangan kemiskinan lain, dengan menciptakan kebijakan afirmatif yang berpihak kepada masyarakat miskin,” ujar Prasetijono di Jakarta, hari ini.

 

Peningkatan kualitas dan perluasan program penanggulangan kemiskinan melalui klaster program yangn telah ada, seperti bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat dan UMKM serta penguatan program pro rakyat.

 

Adapun ke-16 wilayah antara lain Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua. (faa)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Wordpress Plugin | Android Forum | Hud Software

 

Sumber