Best Crypto Asset Service Providers: Top Firms to Retrieve Lost Bitcoin: Reach Out To Optimistic Hacker Gaius

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Keuangan (Kemenkeu^[1]) mencatat realisasi anggaran Makan Bergizi Gratis^[2] (MBG) baru tersalur sebesar Rp13 triliun sejak Januari sampai 8 September 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 22,7 juta orang.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi anggaran tersebut baru mencapai 18,3 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp71 triliun sepanjang tahun ini untuk program tersebut.

"Makan Bergizi Gratis ini, sampai dengan 8 September kemarin telah melayani 22,7 juta penerima, dilayani oleh 7.644 SPPG ( Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Agustus 2025, Senin (22/9).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk sebaran penerima MBG, di Sumatera mencapai 4,86 juta penerima, di Jawa tercatat sebanyak 13,26 juta penerima dan di Kalimantan sebanyak 1,03 juta penerima.

Selanjutnya, di Sulawesi tercatat sudah sebanyak 1,7 juta anak yang menerima MBG dan di Maluku-Papua sebanyak 520 ribu penerima, serta di Bali-Nusa Tenggara sudah sebanyak 1,34 juta menerima program ini.

Dengan penyaluran ini, ternyata masih ada Rp58 triliun yang harus dikejar penyalurannya dalam sisa tiga bulan tahun anggaran berjalan.

Namun, apakah layak dan realistis untuk dikebut di tengah banyaknya masalah implementasi, seperti kasus keracunan massal hingga tudingan inefisiensi dan potensi korupsi?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG memang tidak realistis sejak awal. Terlebih, risikonya tinggi sekali dengan berbagai kasus yang telah terjadi sejak awal tahun.

"Dengan menghabiskan Rp7 triliun saja, banyak yang keracunan dan akuntabilitasnya sangat rendah sekali. Tidak ada yang tahu bagaimana proses tendernya, siapa saja mitranya, dan mengapa banyak politisi justru memiliki dapur mitra. Ini berpotensi rawan penyimpangan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ronny menilai bahwa dari sisi kelembagaan, Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi pelaksana MBG lahir dalam kondisi tidak siap.

Belum memiliki pengalaman, menurut Ronny, BGN sudah diberikan tanggung jawab menangani anggaran puluhan triliun sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan risiko besar di masa depan.

"Secara institusional, BGN dimulai dari nol. Lalu tiba-tiba diberi anggaran puluhan triliun, apalagi tahun depan ratusan triliun. Akhirnya berpotensi mandek di satu sisi dan rawan penyimpangan di sisi lain, termasuk penyimpangan secara politis, karena tender pengadaan hanya bisa dimenangkan pihak yang dekat dengan kekuasaan, dari pusat sampai daerah," katanya.

Oleh sebab itu, Ronny menilai bahwa program ini perlu dievaluasi. Pasalnya, ia melihat banyak alternatif program lain sebenarnya lebih efektif, cepat dan lebih membantu masyarakat.

"Selama ini bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan beras jauh lebih cepat dan membantu masyarakat. Subsidi langsung kantin sekolah juga bisa. Kalau MBG, dari hulu sampai hilir di-handle mitra, sangat tidak praktis dan sulit dikontrol publik, sehingga wajar kalau sering terjadi keracunan," terangnya.

Apalagi, saat ini banyak kasus keracunan MBG diberbagai daerah, sehingga ia menilai memberikan bantuan melalui alternatif lain sudah menjadi keharusan.

eee"Tujuannya kan memastikan gizi anak agar tidak terkena stunting, jadi masih banyak alternatif lainnya. Tidak mesti berbentuk makanan jadi yang sudah dibuatkan porsi-porsi seperti itu," tegasnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Evaluasi Menyeluruh dan Opsi Realokasi

Ronny berpendapat bahwa dana MBG tidak boleh menganggur. Pasalnya, banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan langsung pemerintah yang bisa diberikan dengan sisa anggaran Rp58 triliun tersebut.

"Sayang sekali punya anggaran Rp71 triliun tahun ini, tapi sampai September baru terealisasi Rp13 triliun. Padahal itu hak rakyat. Kalau memang ingin tetap dijalankan, bisa saja diberikan ke daerah, biar ada kerjaan di daerah. Tinggal ditingkatkan pengawasannya, dan kalau ada penyimpangan, langsung seret ke pengadilan," kata Ronny.

Senada, Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh atas program ini. Bila memungkinkan dihentikan sementara mengingat anggarannya tidak sedikit dan bisa lebih berguna untuk program lain.

"Menurut kami, dengan mempertimbangkan banyaknya evaluasi yang muncul, sebaiknya pemerintah untuk sementara waktu menghentikan penyaluran MBG. Langkah ini diperlukan setidaknya sampai adanya kebijakan baru atau perbaikan signifikan terhadap pelaksanaan program," jelas Rendy.

Menurutnya, pemerintah juga perlu memperjelas tujuan utama MBG. Bila hanya sekadar memenuhi kebutuhan gizi anak, maka bisa digunakan program lainnya.

"Apakah orientasinya murni untuk gizi, atau juga untuk stimulus ekonomi. Dengan begitu, manfaatnya bisa terlihat jelas dan sesuai dengan skala prioritas APBN, terutama untuk tahun mendatang," katanya.

Dengan sisa anggaran yang masih besar, muncul wacana realokasi. Rendy menyebut anggaran MBG bisa dialihkan ke program yang terbukti memberikan dampak cepat.

Misalnya, program bantuan sosial yang selama ini langsung diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama kelas bawah.

[Gambas:Infografis CNN]^[3]

"Kalau orientasinya untuk stimulus perekonomian, lebih tepat dialihkan ke program bantuan sosial tunai atau subsidi/diskon yang langsung menyentuh masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Misalnya diskon tarif listrik. Dampaknya lebih terasa, lebih cepat, dan akuntabilitasnya lebih terukur," paparnya.

MBG sejak awal memang digadang-gadang sebagai program unggulan untuk mengatasi masalah gizi dan stunting. Namun, realisasi anggaran yang seret, problem kelembagaan, hingga maraknya kasus keracunan justru memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi pelaksanaan program ini.

Rendy menilai serapan anggaran dalam waktu singkat justru berpotensi menambah masalah. Karena itu, evaluasi total, realokasi anggaran, dan penajaman tujuan program menjadi langkah krusial sebelum MBG benar-benar bisa menjadi solusi, bukan sekadar proyek politis dengan risiko sosial tinggi.

"Kami menilai program MBG memang perlu dievaluasi secara menyeluruh, tidak hanya pada tahun ini tetapi juga untuk tahun depan. Hal ini penting mengingat besarnya ruang fiskal yang terserap oleh program tersebut," pungkas Rendy.

====^[4]

Evaluasi Menyeluruh dan Opsi Realokasi

--^[5]

---

References

1. ^{^} Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} Makan Bergizi Gratis (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} [Gambas:Infografis CNN] (cnnindonesia.com)
4. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)
5. ^{^} -- (www.cnnindonesia.com)

Sumber