Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA : Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 130.000 orang selama periode Maret-September  2011.

 

 

 

Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk hampir miskin yang kini jumlahnya mencapai 27,82 juta orang.

 

 

 

Suryamin, Plt Kepala Badan Pusat Statistik, menjelaskan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2011 mencapai 29,89 juta  orang (12,36%), turun 0,13 juta orang (0,13%) dibandingkan dengan posisi  Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49%).

 

 

 

Berdasarkan letak geografisnya, penduduk miskin di perkotaan berkurang 92.200 orang  menjadi 10,95 juta orang (9,09%), sedangkan di pedesaan turun 36.600  orang menjadi 18,94 juta orang (15,59%).

 

 

 

“Faktor-faktor yang mengurangi kemisikan selama periode  Maret-September 2011, a.l. laju inflasi umum yang relatif rendah  2,25%, penurunan harga sejumlah bahan pokok, dan perbaikan penghasilan  petani atau nilai tukar petani,” jelasnya dalam jumpa pers, Senin 2 Januari.

 

 

 

Menurutnya, sejumlah bahan pokok yang mengalami penurunan harga selama enam bulan periode survei tersebut meliputi minyak goreng (turun 0,35%), gula pasir (2,72%), cabai rawit (61,28%), dan cabe merah (30,51%).

 

 

 

Penurunan angka kemiskinan juga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi III/2011 yang sebesar 6,4%, konsumsi rumah tangga 3,6%, peningkatan indeks tendensi konsumen (ITK) 7,64%, dan produksi industri manufaktur mikro dan kecil 2,21%.

 

 

 

“Secara absolut, kemiskinan terbanyak di pulau Jawa dan Sumatra, masing-masing 16,74 juta orang dan 6,31 juta orang. Namun secara persentase hanya 12,09% dan 12,2% (dari jumlah penduduk wilayah),” tuturnya.

 

 

 

Penurunan kemiskinan tersebut, kata Suryamin, sejalan dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka yang sebesar 0,24% selama periode Februari-Agustus 2011.

 

 

 

Sementara, itu, tingkat pekerja tidak penuh  mengalami kenaikan, dari 34,19 juta orang menjadi 34,59 juta orang.  “Kenaikan didominasi oleh pekerja  paruh waktu, yang naik dari 18,46  juta pada Februari menjadi 21,06 juta orang pada Agustus 2011.”

 

 

 

Suryamin menerangkan BPS menghitung angka kemiskinan dengan cara mengolah data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) kuartalan,  yang mengacu pada ukuran garis kemiskinan makanan (2.100 kkal per  kapita per hari) dan non-makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan

kesehatan).

 

 

 

Selama 6 bulan periode survei, peranan komoditas  makanan terhadap garis kemiskinan mencapai 73,53%, sisanya  non-makanan.

 

 

 

“Garis kemiskinan selama periode Maret-September 2011 naik 4,27%, dari Rp233.740 per kapita per bulan menjadi Rp243.729 per kapita per bulan,” katanya.

 

 

 

Kemiskinan kronis

 

 

 

Hamonangan Ritonga, Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS, mengungkapkan penurunan jumlah penduduk miskin selama periode  Maret-September 2011 sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk hampir miskin.

 

 

 

Jumlah penduduk hampir miskin per September 2011 berjumlah 27,82 juta orang, meningkat sekitar 100.000 orang dibandingkan posisi Maret 2011.

 

 

 

“Jadi ada perpindahan penduduk miskin ke hampir miskin. Kemiskinan memang turun, tapi lari ke hampir miskin,” ucapnya.

 

 

 

Menurut Hamonangan, penurunan angka kemiskinan seharusnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, berdasarkan pengamatannya, distribusi pendapatan tidak merata sehingga kesejahteraan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas.

 

 

 

 “Penurunan penduduk miskin itu kan lambat sekali ya karena memang (kemiskinan) sudah pada kondisi masyarakat yang kita sebut kemiskinan kronis. Kalau bahasa lainnya hardcore poverty,” jelasnya.

 

 

 

BPS mencatat per September 2011, jumlah penduduk yang masuk kategori sangat miskin sebanyak 10,09 juta orang (4,17%), sedangkan yang miskin 19,79 juta (8,19%). Sementara yang hampir miskin mencapai 27,82 juta  (11,5%).

 

 

 

Hamonangan menilai sangat sulit untuk memperbaiki nasib penduduk miskin krosnis tersebut karena mayoritas kapasitasnya rendah.

 

 

 

Untuk itu, target pemerintah menurunkan angka kemiskinan 1% per tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sangat berat jika tidak diimbangi dengan program bantuan sosial yang tepat sasaran.

 

 

 

“Jadi kalau penurunan (kemiskinan) setiap tahun 1% itu berat. Karena  mereka yang kurang berdaya tinggal di daerah-daerah remote,  jauh dari jangkauan pemerintah. Kalau pun ada Raskin, misalkan, terkadang mereka tidak dapat. Ini sudah sembilan bulan baru turun  0,13%,” tandasnya.  (ea)

 

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Wordpress Plugin | Android Forum | Hud Software

 

Sumber