BNI Bersama BUMN Peduli Hadir bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Negara menyatakan pemerintah akan melakukan pembiayaan kembali (refinancing) terhadap seluruh instrumen pinjaman untuk mengurangi beban bunga yang harus ditanggung pada tahun selanjutnya.

 

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto menuturkan pihaknya akan berupaya melakukan refinancing pinjaman, baik untuk instrumen surat utang domestik, maupun internasional.

 

Tidak hanya surat utang, pemerintah juga mempertimbangkan refinancing bagi pinjaman luar negeri komersial dan semi komersial.

 

"Kita lihat refinance utang secara keseluruhan, jadi tidak hanya pada instrumen-instrumen tertentu," ujar Rahmat di Jakarta, akhir pekan lalu.

 

Dalam proses refinancing, dia menjelaskan akan membandingkan biaya tenor pada masing-masing instrumen utang. Perbandingan tersebut, menurut dia, akan memengaruhi profil jatuh tempo perbankan domestik.

 

"Kami tidak hanya akan buy back saja, tapi refinance pinjaman luar negeri yang mahal-mahal terutama bank-bank komersial luar negeri," ujar Rahmat.

 

Tujuan pelaksanaan pembiayaan kembali, lanjut dia, selain untuk memperpanjang durasi utang, tentu saja juga untuk mengurangi biaya utang pemerintah.

 

Dalam kesempatan yang sama, Rahmat juga memerkirakan tingkat bunga pinjaman yang harus dibayar pemerintah setelah menggenggam gelar 'layak investasi' atau investment grade tidak akan jauh berbeda seperti sebelumnya. Pasalnya, imbal hasil surat utang yang pemerintah terbitkan dalam dua tahun terakhir sudah setara dengan yield negara peraih investment grade lain.

 

"Sebenarnya investment grade ini tidak memengaruhi terlalu besar penurunan yield, ada turun tetapi kecil relatif sedikit. Karena selama 2 tahun terakhir kita sudah dianggap pasar investment grade, yield nya sudah mencerminkan investment grade," tuturnya.

 

Meskipun meraih gelar investment grade, dia juga menegaskan tidak akan berambisi melakukan penarikan utang secara besar-besaran. Menurut dia, jumlah penerbitan utang melalui seluruh instrumennya harus sesuai dengan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Oktober 2011.

 

"Penerbitan utang selalu mengacu pada persetujuan DPR, jadi tidak bisa seenakknya menaikkan target penerbitan utang, semua sudah dibatasi peraturan uu APBN yang sudah disepakati. Meskipun investment grade target utang teteap seperti yang ada di UU APBN," tegasnya.

 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus W. Martowardojo mengatakan pemerintah akan menutupi defisit anggaran negara dengan penarikan pinjaman yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Meskipun label layak investasi diperkirakan membuat tingkat imbal hasil rendah, Agus juga menegaskan tidak akan menarik utang secara besar-besaran.

 

“Walaupun tingkat bunga akan turun, kita tidak berambisi untuk menarik utang yang besar. Semua yang kita anggarkan untuk disburse [pencairan] tidak semua dilakukan, kita punya SILPA yang baik,” ujarnya di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, akhir pekan lalu.

 

Agus mengaku akan menjaga rasio utang terhadap PDB tetap pada tingkat yang rendah seperti saat ini, yakni di kisaran 25%. Untuk mereduksi rasio debt to GDP, pemerintah akan menstabilkan kondisi fiskal, dengan mengoptimalkan penerimaan serta memanfaatkan belanja negara ke sektor yang lebih produktif. Menurut dia, program ekstensifikasi dan intensifikasi akan membuat penerimaan negara maksimal.(01)

 

Sent from my BlackBerry®

powered by Sinyal Kuat INDOSAT

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Wordpress Plugin | Android Forum | Hud Software

 

Sumber