Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[bot 0]

Daftar Isi Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Prabowo Subianto^[1] meluncurkan paket kebijakan ekonomi^[2] baru berisi sejumlah kebijakan sebagai insentif^[3] perekonomian.

Peluncuran kebijakan ekonomi itu diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pengumuman dibuat usai rapat bersama Prabowo, Airlangga, dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Yang kita beri nama program Paket Ekonomi di 2025 ini, (terdiri dari) delapan program akselerasi di 2025, empat program yang dilanjutkan di 2026, dan lima program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja," kata Airlangga pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/9).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Delapan program untuk sisa tahun 2025 akan disokong anggaran Rp16,23 triliun. Daftar kebijakan ini termasuk Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi untuk 20 ribu orang penerima manfaat dengan anggaran Rp198 miliar.

Lalu ada empat kebijakan tahun ini yang akan dilanjutkan pada 2026. Salah satunya Program Diskon Iuran JKK dan JKM untuk semua penerima bukan penerima upah (BPU). Program ini menargetkan pekerja seperti tukang ojek.

Lalu ada lima program penyerapan tenaga kerja. Salah satunya revitalisasi tambak di Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Berikut rincian paket konomi baru yang diluncurkan Prabowo:

8 program akselerasi program 2025: Rp16,23 triliun)

1. Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduated 1 tahun): Rp198 miliiar
2. Perluasan pph pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata: Rp120 miliar
3. Bantuan pangan periode Oktober-November 2025: Rp7 triliun
4. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU transportasi online/ojol: Rp36 miliar ditanggung BPJS
5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahn BPJS Ketenagakerjaan Rp150 miliar selisih bunga ditanggung BPJS
6. Program Padat Karya Tunai (cash for work): Kementerian Perhubungan Rp1,8 triliun dan Kementerian Pekerjaan Umum Rp3,5 trillin
7. Program Deregulasi Implementasi PP28/2025: Rp175 miliar
8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta) perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran dan Gigs UMKM: Rp2,7 triliun

4 program dilanjutkan di program 2026

1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2026 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UM KM: Rp2 triliun
2. Perpanjangan PPh 21 DTP --> untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata (APBN 2026): Rp480 miliar
3. PPh Pasal 21 DTP - untuk Pekerja di Industri Padat Karya(APBN 2026): Rp800 miliar
4. Program Diskon luran JKK dan JKM untuk semua penerimaBukan Penerima Upah (BPU): Rp753 miliar

5 Program Penyerapan Tenaga Kerja

1. Operasional KDKMP (Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih)
2. Replanting di Perkebunan Rakyat
3. Kampung Nelayan Merah Putih
4. Revitalisasi Tambak Pantura
5. Modernisasi Kapal Nelayan

====^[4]

(dhf/sfr)

References

1. ^{^} Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} paket kebijakan ekonomi (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} insentif (www.cnnindonesia.com)
4. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)

Sumber