TOKO WALLPAPER CUSTOM TERDEKAT DI KOTA MALANG

[bot 0]

Daftar Isi Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa^[1] langsung melakukan gebrakan beberapa hari setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto^[2]. Ia akan memindahkan uang negara sebesar Rp200 triliun yang selama ini mengendap di Bank Indonesia^[3] (BI) untuk diguyur ke bank umum.

"Ini, kan, uang pemerintah, biasanya taruh di Bank Indonesia (BI). Kalau ditaruh di BI, perbankan enggak bisa akses. Kita mau pindah sebagian ke sana [perbankan], supaya kalau kita enggak bisa belanja pun, perbankan bisa akses dan ekonomi bisa jalan terus," jelasnya usai rapat di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/9).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Uang yang dialihkan pemerintah adalah sisa anggaran lebih (SAL) serta sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang selama ini disimpan di BI. Purbaya menyebut, duit pemerintah yang mengendap di bank sentral ada di kisaran Rp425 triliun hingga Rp440 triliun.

Berikut fakta-fakta Purbaya guyur Rp200 triliun ke bank umum.

Diguyur ke 5 bank

Purbaya mengatakan, uang negara Rp200 trilun tersebut akan diguyur ke lima bank. Di antaranya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Rp55 triliun), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Rp55 triliun), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Rp55 triliun), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Rp25 triliun), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Rp10 triliun).

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Beleid itu diteken Menkeu Purbaya pada 12 September 2025.

Bank dilarang beli SBN

Ilustrasi. Bank-bank mitra yang dipilih Menkeu Purbaya dilarang menggunakan uang pemerintah untuk membeli SBN. (ANTARA FOTO/R. Rekotomo)

Dalam diktum kelima KMK Nomor 276 Tahun 2025, Purbaya menegaskan, bank-bank mitra dilarang menggunakan uang pemerintah tersebut untuk membeli surat berharga negara (SBN).

Pemerintah juga mengatakan bisa mengambil kembali uang yang disimpan di perbankan tersebut. Ini tertuang pada diktum keenam yang menyebutkan bahwa penempatan uang tersebut berbentuk deposito.

"Penempatan uang negara kepada bank umum mitra dilakukan dalam bentuk Deposito On Call konvensional/syariah dengan mekanisme tanpa lelang," tegas diktum keenam.

Kelima bank yang menerima uang tersebut diminta melaporkan penggunaannya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu setiap bulan.

Pemerintah dapat bunga

Pemerintah juga mendapatkan bunga berkat penempatan berbentuk deposito tersebut, yakni 80,476 persen dari BI rate. Purbaya mengamini hal tersebut dan menegaskan pemerintah tidak akan rugi dalam tindakan ini.

"Ini sama dengan bunga yang kita dapat kalau kita taruh di BI. Jadi, pemerintah enggak rugi. Perbankan pun untung karena lebih rendah dibandingkan bunga pasar sedikit," tandasnya.

Diklaim bisa gerakkan ekonomi

Purbaya berharap, pemindahan Rp200 triliun ke perbankan bisa menggerakkan perekonomian rakyat. Ia yakin betul penyaluran kredit akan tumbuh berkat aksinya ini.

Menurutnya, selama ini dana pemerintah di BI hanya dibiarkan mengendap dan tidak bisa diakses perbankan. Akhirnya, sistem keuangan dalam negeri kering, ekonomi melambat dan orang Indonesia susah mencari kerja.

"Sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat, makanya dalam 1-2 tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain, karena ada kesalahan kebijakan di situ, moneter dan fiskal," kata Purbaya.

Disetujui Prabowo

Purbaya mengatakan, ia sudah melapor ke Prabwo terkait kebijakannya itu. Prabowo pun sudah memberikan restu.

"Saya sudah lapor ke Presiden [Prabowo], 'Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian'. Saya [Kementerian Keuangan] sekarang punya Rp425 triliun di BI, cash. Makanya saya taruh Rp200 triliun," ungkap Purbaya.

(fby/asr)

References

1. ^{^} Purbaya Yudhi Sadewa (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} Bank Indonesia (www.cnnindonesia.com)

Sumber