Apotek Terdekat di Potorono Banguntapan – Cerita tentang Kedekatan dan Kepedulian

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ^[1]akan meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN^[2]) Dadan Hindayana memberi penjelasan ke publik jika realisasi anggaran makan bergizi gratis (MBG^[3]) jelek.

Purbaya mengakui ada sejumlah pihak yang menyebut serapan anggaran MBG rendah. Setelah mengecek, Purbaya menilai sebenarnya serapan anggaran program tersebut baik.

"Saya bilang begini, 'Ya sudah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala MBG (Kepala BGN Dadan Hindayana). Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya,'," kata Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (10/9).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Purbaya mengatakan tak hanya MBG yang akan ia pantau. Ia berjanji memonitor program-program lain yang berjalan lambat. Ia berkata hanya butuh waktu untuk melihat lebih rinci terkait permasalahan yang ada.

Ia menyatakan siap mengirim tim khusus untuk mempercepat jalannya program pemerintah. Tim tersebut bakal membantu menyusun program kerja hingga melakukan pengajuan anggaran.

"Kalau mereka enggak bisa menyusun anggaran atau program kerja, pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat. Kita akan monitor on regular basis," ucapnya.

"Kalau lihat anggaran (APBN) kan sama dari tahun ke tahun, toh enggak ada dampaknya, 5 persen-5 persen saja (pertumbuhan ekonomi) karena penyerapannya enggak dimonitor," jelas Purbaya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dilaksanakan untuk memperbaiki gizi 82,9 juta anak dan ibu hamil.

Per awal September 2025, BGN mencatat serapan anggaran program ini Rp13,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat 22 juta orang. Angka ini setara 18,6 persen dari pagu awal MBG Rp71 triliun.

Prabowo akan melanjutkan MBG tahun depan. Ia telah menambah anggaran MBG hingga Rp335 triliun di RAPBN 2026.

Mengacu Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, kementerian/lembaga (K/L) pemilik anggaran terbesar di 2026 adalah Badan Gizi Nasional yang berhak mengantongi Rp268 triliun. Disusul Kementerian Pertahanan (Kemenhan) senilai Rp185 triliun dan Kepolisian RI (Polri) Rp145,7 triliun.

====^[4]

(skt/dhf)

References

1. ^{^} Purbaya Yudhi Sadewa  (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} BGN (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} MBG (www.cnnindonesia.com)
4. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)

Sumber