VENDOR PEMBUATAN BACKDROP ACARA TERPERCAYA DI MALANG

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

CEO Privy ID, Marshall Pribadi, memberikan apresiasi tinggi kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri atas kemajuan sistem data kependudukan di Indonesia.

Menurut Marshall, infrastruktur kependudukan Tanah Air bahkan sudah melampaui negara maju. Hal ini ia ketahui langsung dari pengalaman Privy sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) yang juga beroperasi di negara maju seperti Australia.

Demikian disampaikan Marshall dalam acara Satu Data Untuk Semua: Summit Data Kependudukan Semester I 2025 yang digelar di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Kamis (28/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemerintah Australia tidak secanggih Dukcapil Kemendagri. Mereka tidak punya identitas tunggal, engga ada NIK, KTP elektronik, data masih tersebar di negara bagian dan di SIM. Kemudian tidak ada verifikasi biometrik," ujar Marshall.

Data Kependudukan Perkuat Transaksi Digital

Privy menegaskan komitmennya sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dalam menghadirkan kepercayaan pada transaksi digital di Indonesia.

Melalui perannya, Privy menjamin dua aspek utama: validitas identitas para pihak yang bertransaksi serta keotentikan isi dari transaksi elektronik, mulai dari perjanjian utang-piutang, pinjam-meminjam, hingga sewa-menyewa.

"Kalau ada risiko kerugian karena masalah identitas atau keotentikan, semua PSrE termasuk Privy memberikan certificate warranty. Risiko itu besar, dan mustahil bisa kami lakukan tanpa akses verifikasi identitas ke Dukcapil," jelasnya.

Marshall menegaskan, sistem kependudukan yang rapi dan terintegrasi memungkinkan Privy memperluas jangkauan pengguna, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap tanda tangan digital maupun dokumen elektronik.

Lebih lanjut, Marshall juga menyoroti inovasi terbaru Dukcapil melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Menurutnya, IKD akan mempermudah proses verifikasi identitas, terutama di sektor perbankan dan lembaga keuangan.

"Dengan IKD tidak perlu takut calon nasabah yang mengajukan kartu kredit benar atau bukan, fake atau bukan. Nanti para nasabah tingal login dengan identitas digital," ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan Dukcapil dengan infrastruktur kependudukan yang maju menjadikan Indonesia justru lebih unggul dibandingkan sejumlah negara maju dalam hal dukungan transaksi digital.

(inh)

Sumber