Beda Aturan UMP Buruh Lama dan Baru, Apa Saja?

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM^[1]) menyebut premanisme^[2] merupakan salah satu hambatan utama daya saing investasi^[3] Indonesia.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan premanisme membuat harga produksi meningkat. Biaya produksi meningkat 5 persen hingga 30 persen gara-gara premanisme.

Akibatnya, Indonesia kesulitan menawarkan harga yang bersaing dengan negara sejawat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya dapat data bahwa premanisme itu menciptakan variabel biaya 5-30 persen dari biaya produksi. Premanisme ini bukan cuma ormas (organisasi masyarakat), tetapi juga premanisme birokrasi dan premanisme aparat," kata Todotua dalam diskusi bertajuk "Apakah Realisasi Investasi 2025 Capai Target", di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (27/8).

Menurutnya, pemerintah telah menggelontorkan berbagai insentif untuk menarik perhatian investor, seperti tax holiday, tax allowance, hingga tax deduction. Akan tetapi, Todotua menekankan perlu ada kerja sama dari berbagai pihak untuk bisa membuat Indonesia berdaya saing, termasuk dengan memberantas premanisme.

"Kalau ada biaya-biaya seperti ini, dampaknya kita juga yang sama-sama susah," ujar dia lagi.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap sejumlah daerah paling marak praktik premanisme, yang dinilai mengganggu iklim bisnis dan investasi, khususnya di kawasan industri.

Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar membeberkan fenomena ini tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, tetapi juga mulai ditemukan di luar Jawa.

Di Pulau Jawa, premanisme mengganggu kegiatan usaha di wilayah-wilayah industri seperti Tangerang (Banten), Bekasi, Karawang (Jawa Barat), Jawa Tengah, Jawa Timur. Bahkan Subang, Jawa Barat, yang kini tengah berkembang sebagai kawasan industri baru juga marak aksi premanisme.

Sementara di luar Jawa, praktik serupa banyak terjadi di Kepulauan Riau, khususnya di Batam, yang dikenal sebagai salah satu pusat industri dan investasi nasional.

"Kalau bicara kegiatan industri manufaktur, tentunya memang di daerah Tangerang Banten, Bekasi, Karawang, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan daerah industri baru seperti Subang yang kemarin juga terkait dengan BYD, itu juga terkadang sampai ke daerah Kepulauan Riau juga di Batam khususnya. Jadi memang ini sangat mengganggu sekali," ujar Sanny dalam konferensi pers di Kantor Pusat Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (29/7).

Pernyataan Sanny merujuk pada kasus dugaan premanisme oleh organisasi masyarakat (ormas) yang sempat mengganggu pembangunan fasilitas produksi perusahaan otomotif asal China, BYD, di Subang, Jawa Barat. Meskipun masalah disebut telah berhasil diselesaikan oleh pihak perusahaan secara mandiri, tetapi insiden ini menjadi sorotan pemerintah.

Menurutnya, gangguan keamanan seperti premanisme memiliki kaitan dengan kondisi ketenagakerjaan. Ketika penyerapan tenaga kerja lemah atau terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, potensi gangguan terhadap dunia usaha cenderung meningkat.

"Memang ini enggak bisa lepas dari menyangkut masalah yang terkait dengan ketersediaan atau penyerapan tenaga kerja. Di mana memang penyerapan itu tidak terjadi atau bahkan justru banyak PHK membuat praktik-praktik gangguan keamanan itu terjadi," jelasnya.

Ia menambahkan penindakan oleh aparat tidak cukup bila hanya dilakukan secara insidental.

"Kalau ada operasi rapi, kalau tidak, ya tidak. Jadi tidak cukup seperti waktu itu dilakukan operasi dan sebagainya, karena itu kan jangka waktunya terbatas," katanya.

Sanny juga menyebut kerugian akibat premanisme tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha yang telah beroperasi, tetapi juga berdampak pada potensi investasi yang batal masuk ke Indonesia.

"Kerugian itu bukan terjadi dari segi angka yang dialami oleh para pelaku usaha pada saat yang sudah berjalan. Namun juga kerugian yang dialami negara itu adalah terhambatnya daripada potensi investasi yang sebetulnya akan masuk, namun karena situasi yang ada di dalam negeri seperti itu tidak jadi masuk," lanjutnya.

====^[4]

(pta/agt)

References

1. ^{^} BKPM (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} premanisme (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} investasi (www.cnnindonesia.com)
4. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)

Sumber