PREMIUM! WA: 0896-1282-1257, Essence Bubuk Depok

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Direktur Utama PT PLN^[1] (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkap Indonesia bakal mempunyai pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN^[2]) dengan kapasitas 7.000 megawatt (MW) atau 7 gigawatt (GW) pada 2040.

Menurut Darmo, sapaan akrab Darmawan, hal tersebut tertuang dalam draf Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2034-2040 yang tengah disusun oleh pemerintah.

"Kemudian antara modeling sektor kelistrikan yang dilakukan Kementerian ESDM, dalam hal ini Dirjen Ketenagalistrikan dan juga PLN, sampai 2040 akan kira-kira akan ada tambahan lagi sekitar 7 gigawatt nuklir yang akan masuk dalam RUPTL sampai 2040," ujar Darmo dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI, Selasa (26/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini masih draft, jadi modelingnya sedang dalam proses," imbuhnya.

Menurutnya, dalam RUPTL 2025-2034, rencana pembangunan PLTN sebenarnya hanya sebesar 500 megawatt. Artinya, ada penambahan target yang signifikan hingga 2040 mendatang.

Untuk mencapai target itu, ia menilai tak hanya perlu dukungan pemerintah tapi juga para anggota dewan. Sebab, beralih ke energi terbarukan memang bukan lagi pilihan melainkan keharusan sejalan dengan komitmen Net Zero Emission (NZE) di 2060.

"Ini memerlukan dukungan politik bahwa ke depan dengan adanya perubahan iklim ini diperlukan energi yang affordable untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang masif, untuk menciptakan lapangan kerja, untuk mengundang investasi yang baru, kemudian untuk memakmurkan rakyat," jelasnya.

Darmo mengakui memang selama ini tantangan dalam pembangunan PLTN juga berasal dari dukungan politik. Sehingga, dengan target ini ia berharap mendapat sokongan dari Komisi XII DPR RI.

"Tapi begitu 7 gigawatt itu akan dikeluarkan dalam RUPTL, ini tampaknya pun perlu ditentukan, kebijakannya pun harus jelas, kemudian institusinya pun harus dibangun. Dukungan politik pun, ini menjadi salah satu tantangan dari nuklir adalah dukungan politik, dan dukungan dari sosial dan masyarakat," jelasnya.

Salah satu dukungan politik yang dibutuhkan kata Dharmo adalah pembangunan infrastruktur kelistrikan berupa jaringan transmisi yang tak hanya untuk EBT tapi seluruh pembengkit listrik yang membutuhkan dana besar.

"Number one challenge of nuclear development adalah dukungan politik. Nah, tentu saja dengan adanya ini, untuk transmisi saja 48 ribu kilometer sedikit, keliling bumi 42 ribu. Jadi ini keliling bumi masih ada 7 ribu kilometer, on top dari keliling bumi. Dengan dana yang dibutuhkan sekitar Rp434 triliun," pungkasnya.

====^[3]

(ldy/pta)

References

1. ^{^} PLN (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} PLTN (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)

Sumber