LPS Bidik Cadangan Penjaminan Tembus Rp300 T Tahun Ini

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Prabowo Subianto^[1] kembali melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8). Dari pelantikan tersebut, muncul nama baru dalam daftar wakil menteri (wamen^[2]) yang merangkap jabatan^[3].

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Didit Herdiawan Ashaf resmi dilantik sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Lembaga baru ini dibentuk untuk mengawal pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa yang digadang sebagai proyek strategis nasional (PSN).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain Didit, Prabowo juga melantik Darwin Trisna Djajawinata sebagai Wakil Kepala Badan Otorita. Darwin merupakan mantan Direktur Operasional dan Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Sosok lain yang juga dilantik adalah Suhajar Diantoro, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri periode 2022-2024. Dasar hukum pengangkatan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 76P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Selain menjabat Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit juga tercatat sebagai Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia.

Dengan pelantikan barunya, Didit kini memegang dua jabatan sekaligus, yakni Wamen KP dan Kepala Badan Otorita Pantura Jawa.

Kasus rangkap jabatan di kalangan wamen memang bukan hal baru. Data menunjukkan 30 dari total 56 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih juga tercatat sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun anak perusahaannya. Jumlah ini lebih dari separuh total wamen yang ada.

Fenomena ini kembali menjadi sorotan publik. Sebelumnya, isu serupa pernah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada 2019, MK memutuskan bahwa jabatan wamen sah secara konstitusi dan merupakan kewenangan presiden, meskipun sempat digugat karena dianggap berpotensi menjadi alat akomodasi politik dan menambah beban anggaran.

Dalam Putusan MK Nomor 80 Tahun 2019, Mahkamah menyatakan pengangkatan wamen tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun, undang-undang dan aturan BUMN memang tidak secara eksplisit melarang wamen merangkap jabatan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa secara hukum, hal tersebut diperbolehkan.

"Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80 Tahun 2019, tidak ada pernyataan bahwa wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan," ujarnya.

Berikut daftar 30 wamen yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN atau anak usahanya:

1. Wamen Pertanian Sudaryono - Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
2. Wamen Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan - Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
3. Wamen Kebudayaan Giring Ganesha - Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
4. Wamen Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo - Komisaris Utama PT Telkom Indonesia Tbk
5. Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan - Komisaris PT Telkom Indonesia Tbk
6. Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim - Komisaris PT Telkom Indonesia Tbk
7. Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah - Komisaris PT Bank Tabungan Negara Tbk
8. Wamen Keuangan Suahasil Nazara - Komisaris PT PLN (Persero)
9. Wamen BUMN Aminuddin Ma'ruf - Komisaris PT PLN (Persero)
10. Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo - Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
11. Wamen UMKM Helvy Yuni Moraza - Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
12. Wamen Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti - Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
13. Wamen ESDM Yuliot Tanjung - Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
14. Wamen Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf - Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia
15. Wamen Perhubungan Suntana - Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

16. Wamen Kesehatan Dante Saksono - Komisaris PT Pertamina Bina Medika
17. Wamen Pertahanan Donny Ermawan Taufanto - Komisaris Utama PT Dahana
18. Wamen P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani - Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
19. Wamen Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono - Komisaris Utama PT Telkomsel
20. Wamen Desa dan PDT Ahmad Riza Patria - Komisaris PT Telkomsel
21. Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri - Komisaris Utama PT Sarinah
22. Wamen Investasi/BKPM Todotua Pasaribu - Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
23. Wamen Kependudukan Ratu Isyana Bagoes Oka - Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
24. Wamen Sekretariat Negara Juri Ardiantoro - Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
25. Wamen Komunikasi dan Digital Nezar Patria - Komisaris Utama PT Indosat Tbk
26. Wamen Pemberdayaan Perempuan Veronica Tan - Komisaris PT Citilink Indonesia
27. Wamen Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat - Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
28. Wamen Luar Negeri Arif Havas Oegroseno - Komisaris PT Pertamina International Shipping
29. Wamen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie - Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
30. Wamen Koperasi Ferry Juliantono - Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.

====^[4]

(del/pta)

References

1. ^{^} Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} wamen (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} merangkap jabatan (www.cnnindonesia.com)
4. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)

Sumber