Tekanan Berakhir, Bursa Asia Hijau Pagi Ini

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Kalangan ekonom menilai kinerja positif ekonomi Indonesia pada tahun ini masih menyisakan sejumlah permasalahan, a.l. pemerataan distribusi, minimnya peran stimulus fiskal, dan daya saing yang rendah.

 

 

 

Iman Sugema, CEO EC-Think, mengakui bahwa kinerja perekonomian Indonesia pada tahun ini relatif bagus, di mana stabilisas harga tercapai. Namun, hal tersebut belum dibarengi dengan pemerataan ekonomi. “Persoalannya kuenya membesar, tapi tidak  terbagi rata,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (26/12/11).

 

 

 

Menurutnya, stabilitas harga yang terjaga lebih banyak karena faktor eksternal, yakni penurunan harga-harga komoditas dunia. Sementara, upaya dari otoritas fiskal dan moneter dalam mengendalikan inflasi dianggap belum maksimal.

 

 

 

Dari sisi fiskal, lanjut Iman, perannya dalam menstimulus perekonomian masih rendah. Penyebab klasiknya adalah kinerja belanja pemerintah yang kurang optimal sejak tujuh tahun terakhir.

 

 

 

“Penyerapan anggaran negara selalu menumpuk di ujung tahun. Sejak 2004 tidak berubah, selalu berulang terus. Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) yang belum ditangani dengan serius,” katanya.

 

 

 

Pendapat senada pernah diungkapkan pula oleh Ahmad Erani Yustika, Direktur Institute Development of Economic and Finance (Indef). Dia melihat masih terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi antar-daerah, di mana Pulau Jawa dan Sumatera masih mendominasi kue perekonomian.

 

 

 

“Selama 2001-2009, porsi ekonomi masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera dengan pangsa mencapai 61,0% dan 20,9%, sedangkan wilayah Sulawesi dan Papua kontribusinya relatif rendah 4,3%. Disparitas ini sedikit melebar setelah otonomi daerah,” papar Erani.

 

 

 

Disparitas pertumbuhan ekonomi ini, tambah Erani, merupakan muara dari ketimpangan investasi dan buruknya konektivitas antardaerah. Untuk itu, dia berharap upaya pemerintah mengembangkan infrastruktur dan konektivitas dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) bisa menjadi solusi.

 

 

 

"Skenario untuk bisa membawa penguatan struktur ekonomi itu bukan sesuatu yang given ketika dibangun sektor tertentu di pulau tertentu tentu bukan otomatis harus by design. Tinggal kita lihat implementasinya," tutur Erani.

 

 

 

Riant Nugroho, Pengamat Kebijakan Publik dari Institute  for Policy Reform, lebih menitik-beratkan permasalahan rendahnya daya saing ekonomi Indonesia. Penurunan dua peringkat daya saing oleh World Economic Forum (WEF), menjadi urutan ke-46, dianggapnya sebagai gambaran kemunduran kinerja perekonomian Indonesia.

 

 

 

“Dilaporkan (WEF) bahwa penurunan tersebut disebabkan,a a.l. oleh sektor pembangunan fasilitas pelabuhan, misalnya, Indonesia melorot tujuh peringkat ke posisi 103. Selain itu, kondisi pasokan listrik pun dianggap tidak bisa diandalkan. Indonesia menempati urutan 89 di sektor ini,” ungkapnya.

 

 

 

Riant juga mengutip laporan WEF yang mencatat penurunan 10 peringkat kinerja institusi publik menjadi 71. Menurutnya, meski pemerintah tengah mengatasi isu korupsi dan suap, tetapi kedua hal tersebut masih dinilai sebagai penghambat dalam melakukan bisnis di Indonesia.

 

 

 

Selain WEF, kata Riant, Bank Dunia juga merilis laporan tentang rendahnya keunggulan kinerja logistik Indonesia. Dalam Logistic Performance Index Bank Dunia 2011, biaya logistik di Indonesia saat ini masih mencapai 17% dari total biaya produksi, jauh di atas Jepang (5%),  Singapura (6%), Filipina (7%), dan Malaysia (8%).

 

 

 

“Data dari National Logistic Cost tahun 2010 juga menyebutkan bahwa nilai bisnis logistik di Indonesia adalah Rp 1.402 triliun.  Untuk diketahui, besarnya nilai ini bukan serta merta berarti positif  bagi bisnis, karena jumlah tersebut merupakan 26% dari total PDB Indonesia,” terangnya. (Bsi)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Affiliate | Settlement Statement

 

Sumber