PREMIUM! WA: 0896-1282-1257, Distributor Bubuk Es Krim Bandung

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Harga beras^[1] di pasar terus merangkak naik di tengah melimpahnya stok beras Perum Bulog^[2].

Per akhir Mei, cadangan beras Bulog tercatat sebesar 3,7 juta ton dan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah perusahaan berdiri. Anehnya, harga beras makin mahal di tengah 'banjir' cadangan tersebut.

Kondisi ini membingungkan banyak pihak dan memunculkan pertanyaan. Sebab, harga tetap tinggi saat pasokan tampak aman, padahal seharusnya bisa turun.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025, harga beras naik di 191 daerah. Bahkan, ada daerah yang harga berasnya tembus Rp54.772 per kilogram (kg). Kondisi ini sangat jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

Harga beras di zona 1, meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, pada minggu pertama Agustus 2025 rata-rata mencapai Rp14.731 per kilogram (kg) atau naik 1,07 persen dibanding Juli 2025.

Kabupaten Wakatobi mencatat harga tertinggi di zona ini sebesar Rp19.881 per kg, diikuti Bolaang Mongondow Timur Rp18 ribu, dan Buton Utara Rp17.788 per kg.

Di zona 2, mencakup Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan, rata-rata harga beras mencapai Rp15.744 per kg atau naik 1,25 persen dari bulan sebelumnya.

Harga tertinggi tercatat di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp20.685 per kg, disusul Kutai Timur Rp18.974 dan Kutai Barat Rp17.972 per kg.

Sementara itu, di zona 3, meliputi Maluku dan Papua, harga beras rata-rata Rp20.068 per kg atau naik 0,79 persen. Kabupaten Intan Jaya menempati posisi tertinggi dengan Rp54.772 per kg, diikuti Puncak Rp45 ribu, dan Pegunungan Bintang Rp40 ribu per kg.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan sejumlah faktor struktural dan kebijakan yang saling terkait menjadi penyebab utama dibalik fenomena ini.

Menurut Eliza, kebijakan pemerintah yang menaikkan harga gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 per kg jadi titik awal. Kebijakan ini dinilai bertujuan mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga keberlanjutan produksi pangan.

Benar saja, efeknya cukup positif, tercermin dari membaiknya Nilai Tukar Petani (NTP) pangan yang naik dari 106,2 (Juni 2024) menjadi 109,24 (Juni 2025). Artinya, pendapatan petani dari hasil panen relatif lebih tinggi dibandingkan biaya produksinya.

"Jika harga gabah tidak disesuaikan, petani kita yang jadi korban, kesejahteraan mereka dipertaruhkan. Jika sektor pangan tidak menjanjikan kesejahteraan, maka akan sulit bagi pemerintah untuk bisa meningkatkan produksi karena petani mengalami demotivasi kalau usaha taninya merugi," ujar Eliza kepada CNNIndonesia.com.

Namun, kebijakan ini juga dinilai berdampak langsung pada struktur biaya di sisi industri penggilingan dan distribusi. Untuk menjaga margin keuntungan, pelaku usaha terpaksa menyesuaikan harga jual beras di tingkat konsumen.

Menurutnya, di sinilah titik awal kenaikan harga beras dimulai, terutama pada beras medium yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Jadi kenaikan harga ini karena ada penyesuaian harga bahan baku (gabah), meski dari sisi supply bertambah jika dibandingkan dengan 2024 kemarin, karena 2024 itu kan kena El Nino," jelasnya.

Kedua, penyebab harga beras mahal adalah struktur pasar yang tidak efisien yakni rantai pasok yang terlalu panjang. Panjangnya rantai distribusi membuat petani yang skala produksinya kecil dan tidak terorganisir dalam kelompok atau koperasi, masih sangat tergantung pada tengkulak.

Eliza menyebutkan sudah pasti tengkulak ini mengambil margin saat menjual ke pedagang besar atau penggilingan yang selanjutnya mendistribusikan ke pengecer juga mengambil untung. Akumulasi biaya ini lah yang dinilai membuat harga semakin mahal karena akhirnya dibebankan kepada konsumen.

Ketiga, Eliza mengatakan kesenjangan antara penggilingan kecil dan korporasi besar juga menjadi faktor yang tak bisa diabaikan. Dalam situasi saat ini, penggilingan besar lebih unggul karena memiliki kekuatan modal dan teknologi untuk menyerap gabah dalam jumlah besar.

Dalam sistem seperti ini, pemain pasar dengan stok terbesar memiliki pengaruh dominan dalam pembentukan harga. Sayangnya, bukan Bulog yang memegang kendali, melainkan distributor besar, penggilingan swasta, dan bandar beras.

"Karena harga ini ditentukan oleh yang mengendalikan stok terbanyak. Dalam hal ini berarti middleman alias bandar atau distributor yang menentukan harga," terangnya.

Eliza menyebutkan untuk bisa menekan biaya produksi, akan sangat baik apabila petani tergabung dalam koperasi dan memiliki unit penggilingan sendiri (rice milling unit). Sebab, mereka bisa menjual langsung dalam bentuk beras dengan nilai tambah lebih tinggi dan rantai distribusi yang lebih pendek.

Selain itu, memastikan harga sewa lahan tidak naik signifikan juga menjadi penentu untuk mengurangi biaya produksi para petani.

"Salah satunya adalah dengan cara mekanisasi di sektor pertanian dan harga sewa lahan pertanian yang kenaikannya wajar. Selain menekan dari sisi biaya produksi, juga produktivitasnya ditingkatkan sehingga secara volume akan bertambah meski keuntungan kecil," imbuhnya.

Sementara, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menyebutkan permasalahan beras di Tanah Air akan selalu sama, harga naik dan stok terbatas. Cara untuk mengatasinya adalah pemerintah harus memperbaiki tata kelola pangan.

Andreas mengatakan ada empat golden rules yang harus ditaati untuk mengelola pangan di Indonesia, terutama beras. Pertama, Pemerintah harus hati-hati dalam menerjemahkan sinyal harga.

"Dan itu pun pemerintah nggak hati-hati. Ketika kemarin itu harga beras mulai mengalami kenaikan, di tengah klaim pemerintah yang produksinya melonjak luar biasa, stok Bulog terbesar sepanjang sejarah, tapi kok tiba-tiba harga naik?," kata Andreas.

Ia mengatakan pemerintah belum bisa mengantisipasi sinyal kenaikan harga. Justru ia melihat bahwa pemerintah mengalihkan fokus dari masalah sebenarnya dengan mencari isu lain.

[Gambas:Photo CNN]^[3]

"Lalu apa yang dilakukan pemerintah? Kemudian pemerintah mencoba cari jawabannya dengan yang kita tahu, yang gegeran saat ini, beras oplos dan lain sebagainya," jelasnya.

Kedua, pemerintah dinilai perlu menguatkan kebijakan berbasis fakta atau yang seringkali kita kenal sebagai evidence-based policy.

"Dan itu pun juga dilanggar. Fakta yang terjadi seperti apa? Fakta yang terjadi itu, dari 3,2 juta ton surplus beras Januari-Juni, 2,8 juta ton sudah diserap pemerintah. Itu faktanya. Sehingga yang tersedia di pasar itu (stok) kecil. Ya rebutanlah. Itu fakta yang terjadi. Tapi kemudian kan isunya dibelokkan ke oplosan akhirnya, yang nggak nyambung," tegasnya,

Ketiga, lembaga-lembaga yang menyimpan stok pangan pemerintah harusnya independen, sehingga bisa mengelola in-out dengan baik. Aturan ini katanya berlaku di banyak negara karena aturan internasional.

"Bagi Indonesia yang terjadi kan nggak independen). Karena coba lihat aja lah. Dalam tempo yang sangat cepat, kepala Bulog berganti-ganti. Tentu tidak independent, kan," terangnya.

Keempat, ia menekankan seharusnya pemerintah hanya bisa menguasai maksimal 10 persen dari total beras yang beredar di masyarakat. Artinya, 90 persen dibiarkan untuk dikelola pengusaha.

Dengan demikian, maka Pemerintah dan pengusaha harus kompak menjaga dan memastikan harga beras di pasar stabil. Bukan seperti saat ini, keduanya saling curiga.

"Dalam kondisi seperti itu di seluruh dunia, maka pemerintah harus menghindari konflik dan saling kecurigaan antara pemerintah dan swasta. Yang terjadi di Indonesia bagaimana? Saling curiga. Terjadi konflik dan saling kecurigaan," ucapnya.

Andreas menekankan apabila keempat golden rules itu tidak ditaati, maka masalah beras di Indonesia tak akan pernah selesai.

"Dan empat golden rule tersebut itu sudah terbukti di mana-mana di seluruh dunia. Ketika empat golden rule tersebut dilanggar, apa yang terjadi? Persis yang sekarang kita alami di Indonesia," pungkasnya.

====^[4]

Agar Harga Bisa Direm

--^[5]

---

References

1. ^{^} beras (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} Bulog (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} [Gambas:Photo CNN] (cnnindonesia.com)
4. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)
5. ^{^} -- (www.cnnindonesia.com)

Sumber