Purbaya Klaim Satgas Debottlenecking Tarik Investasi di Atas Rp525 T

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Perolehan investasi langsung Indonesia diperkirakan mencapai Rp298,369 triliun pada 2012, melebihi asumsi pemerintah yang hanya senilai Rp283,5 triliun. Prediksi itu ditopang perolehan peringkat layak investasi, kenaikan suku bunga acuan, dan cadangan devisa yang besar.

 

Latif  Adam, Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, optimistis penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri akan lebih besar dibandingkan dengan target pemerintah dalam APBN.

 

“Peringkat investasi oleh Fitch Rating bisa memberi stimulus terhadap mengalirnya investasi ke Indonesia,” ujarnya hari ini.

 

Berdasarkan penelitian LIPI, PMA pada 2012 mencapai Rp210,695 triliun, dan perolehan PMDN Rp88,674 triliun. Prediksi ini lebih besar dibandingkan dengan target pemerintah  Rp206,8 triliun untuk PMA, dan Rp76,7 triliun untuk PMDN.

 

Namun, menurut Latif, peningkatan investasi bukan murni pengaruh faktor internal seperti upaya pemerintah, melainkan lebih kepada faktor eksternal kondisi ekonomi global.

 

Dia mencontohkan stimulus ekonomi AS membuat likuiditas di negeri Paman Sam tersebut meluas. Dana besar kemungkinan mengalir ke negara berkembang termasuk Indonesia.

 

Sayangnya, pemerintah memiliki persoalan dalam menciptakan iklim kondusif bagi investasi.

 

Menurut Latif, sebelum memberikan insentif untuk menarik minat investor, pemerintah perlu lebih fokus membenahi prasyarat dasar yang menjadi kunci utama pertumbuhan investasi.

 

“Logika pemerintah kadang terbalik. Seharusnya prasyarat dasar seperti infrastruktur, regulasi yang berbelit dalam birokrasi, dan sumber daya manusia harus diperbaiki dahulu. Setelah itu baru berikan insentif,” jelas Latif.

 

Dia melanjutkan, dalam persoalan insentif terhadap pelaku investasi pun, pemerintah harus lebih memudahkan penerimaan insentif dengan regulasi dan persyaratan yang lebih sederhana. Selain itu, pemerintah harus pula memperluas sektor industri hilir yang menjadi penerima insentif, terutama di sektor yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

 

“Seperti tax holiday dan tax  allowance, harus lebih dipermudah prosedur pemberian insentif pajak, coverage sektornya pun harus diperbanyak,” ujarnya.

 

Dalam hal ini, lanjut Latif, BKPM bersama Kementerian Keuangan harus berkoordinasi untuk menggarap program insentif yang lebih efektif. “Selama ini pemberian insentif seperti setengah hati, Kemenkeu dan BKPM harus menyamakan visi.”

 

Sofyan Wanandi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia(Apindo) mengungkapkan  pemberian insentif terhadap industri hulu dapat lebih menggerakkan tingkat investasi, karena nilai investasi relatif lebih besar dibandingkan dengan industri hilir.

 

Namun, sambungnya, pertumbuhan investasi dalam negeri yang dipengaruhi insentif tidak akan terlalu signifikan. Menurut dia,  pemerintah memang memiliki sejumlah pekerjaan rumah besar yang belum dirampungkan selama 10 tahun ini, terutama terkait infrastruktur pendukung.(bas)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Affiliate | Settlement Statement

 

Sumber