Video: Perkuat Tata Kelola, DPR Usul Ada Tim Pengawas Surveyor Tambang

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Konfederasi Serikat Pekerja^[1] Nasional (KSPN) Nusantara mencatat 939.038 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK^[2]) pada Agustus 2024 hingga Februari 2025.

Para pekerja korban PHK terutama dari sektor tekstil, produk tekstil, dan alas kaki.

KSPN menilai lonjakan PHK itu dipicu banjir barang impor murah yang menekan industri dalam negeri.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Barang produksi dalam negeri tidak laku, utilisasi perusahaan menurun, dan pekerja menjadi korban PHK," kata Presiden KSPN Ristadi dalam keterangan resmi, Jumat (8/8).

Ristadi menjelaskan relaksasi kebijakan impor dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dimanfaatkan oknum importir untuk menjalankan praktik impor ilegal. Kondisi tersebut diklaim membuat barang impor membanjiri pasar domestik dan pesanan produk lokal menurun.

Selain itu, KSPN menyebut penurunan belanja pemerintah untuk industri barang dan jasa akibat efisiensi anggaran turut memicu gelombang PHK.

Data BPS menunjukkan meski terjadi pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebanyak 523.383 orang pada periode yang sama, secara bersih tetap ada pengurangan 415.655 pekerja.

KSPN mencatat pada kuartal II-2025 pertumbuhan industri 5,68 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional 5,12 persen. Hal ini membuat laju PHK mulai melandai karena penurunan produksi tidak setajam sebelumnya dan adanya investasi baru.

Namun, ancaman PHK disebut masih besar jika banjir barang impor murah berlanjut, ditambah menurunnya konsumsi domestik, termasuk belanja pemerintah dan rumah tangga.

KSPN meminta pemerintah memastikan revisi Permendag 8/2024 berjalan sesuai rencana, menindak tegas pelaku impor ilegal beserta jaringannya, serta meningkatkan belanja pemerintah untuk industri dalam negeri yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pemerintah sebelumnya merevisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang mempermudah impor 10 komoditas, termasuk food tray atau nampan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan langkah ini merupakan bagian dari deregulasi yang disusun melalui usulan kementerian/lembaga, asosiasi, serta analisis dampak regulasi.

Aturan tersebut kini resmi dicabut dan digantikan Permendag Nomor 16 Tahun 2025 yang akan berlaku mulai 60 hari sejak 30 Juni 2025 atau efektif pada 29 Agustus 2025.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan relaksasi dilakukan berdasarkan sejumlah parameter dan tidak semua komoditas bisa dideregulasi.

Beberapa komoditas yang mendapat kelonggaran antara lain food tray, enam kode HS alas kaki untuk sepatu sport yang tidak diproduksi di dalam negeri, serta produk kehutanan dengan 441 kode HS yang sebagian besar untuk bahan baku.

Budi menegaskan tiga kategori barang yang tidak dapat direlaksasi impornya, yaitu barang strategis dengan neraca komoditas, barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan dan moral hazard (K3LM), serta barang untuk industri strategis atau padat karya.

====^[3]

(del/pta)

References

1. ^{^} Pekerja (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} PHK (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)

Sumber