Bos LPS Ungkap Fakta Bank Syariah Lebih Menarik dari Bank Umum

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara^[1]) memutuskan untuk menghapus tantiem, insentif, dan penghasilan dalam bentuk lainnya untuk dewan komisaris^[2] BUMN^[3].

Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Danantara Indonesia Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 tertanggal 30 Juli 2025. Surat tersebut ditujukan kepada direksi dan dewan komisaris BUMN serta anak usaha.

"Untuk anggota dewan komisaris BUMN dan anak usaha BUMN, tidak diperkenankan mendapatkan tantiem, insentif (baik dalam bentuk insentif kinerja, insentif khusus, dan/atau insentif jangka panjang), dan/atau penghasilan dalam bentuk lainnya yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan," tegas Danantara dalam surat edaran tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara, dewan direksi BUMN masih boleh mengantongi tantiem, insentif, dan penghasilan dalam bentuk lainnya. Syaratnya, pemberian itu harus sesuai kinerja perusahaan tanpa adanya manipulasi.

Kendati demikian, Peneliti NEXT Indonesia Herry Gunawan mempertanyakan kekuatan SE yang diteken oleh Kepala Badan Pelaksana Danantara Rosan Roeslani itu.

Urusan tantiem selama ini diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/11/2020 Tahun 2020.

Beleid itu adalah perubahan kelima dari Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

"Surat Edaran Danantara tidak dapat menganulir Peraturan Menteri (Permen BUMN)," jelas Herry kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/8).

"Selain itu, tantiem bersama dengan remunerasi dewan komisaris dan direksi diputuskan melalui RUPS. Nah, yang bisa ambil keputusan di RUPS itu pemegang saham seri A, negara yang diwakili menteri BUMN, bukan Danantara yang pegang saham seri B," imbuhnya.

Herry meminta Danantara serius memperhitungkan dasar regulasi yang dikeluarkan untuk menghapus tantiem hingga insentif bagi komisaris BUMN. Ia mewanti-wanti agar apa yang diperintahkan Rosan tidak hanya bersifat imbauan.

Apalagi, ia yakin ada dampak positif dari aturan berani yang dikeluarkan Danantara. Herry menilai semangat dari SE Danantara itu pun bagus, yakni memberikan apresiasi sesuai peruntukan dan kepantasannya, sekaligus menghapus rezim tantiem yang selayaknya bancakan.

Herry menegaskan bakal ada dana lebih yang dikantongi BUMN usai tak lagi menyalurkan hak-hak keuangan untuk komisaris. Kendati, porsi tantiem terhadap laba erusahaan sebenarnya tidak besar.

"Ambil contoh Bank Mandiri yang mungkin kasih tantiem terbesar ke dewan komisaris dan direksi pada 2024 untuk kinerja tahun buku 2023. Nilainya secara total Rp1,1 triliun, 30 persen untuk dewan komisaris dan 70 persen untuk direksi. Itu setara dengan sekitar 1 persen dari total laba bersih perusahaan yang Rp55,1 triliun," tutur Herry.

"Kemudian, Telkom. Dari laba 2023 yang sebesar Rp23,6 triliun, tantiem yang dibayarkan ke dewan komisaris dan direksi pada tahun buku 2024 sekitar Rp242,7 miliar atau 1 persen dari total laba. Dari jumlah (tantiem) itu, 35 persen untuk dewan komisaris, 65 persen untuk direksi," sambungnya memberikan contoh lain.

Meski porsi tantiem tak begitu signifikan dari sisi keuangan, Herry menekankan secara nominal memang cukup besar. Oleh karena itu, dana lebih tersebut bisa digunakan untuk hal-hal bermanfaat lain. Ia menyarankan BUMN berinvestasi di sektor sumber daya manusia (SDM) hingga teknologi informasi (IT).

Ia juga menyinggung bagaimana kehadiran dewan komisaris yang selama ini merupakan political appointee. Herry mencontohkan ada jatah partai koalisi, tim sukses, dan lain-lain yang bukan mengacu pertimbangan profesional.

"Karena itu, menghapus tantiem untuk dewan komisaris memang sudah benar. Hanya, regulasi yang menaunginya harus tepat," tegasnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Hilangnya Talenta Terbaik

Herry berpesan agar semangat Danantara menerapkan tata kelola perusahaan yang baik tak mengikis hak-hak karyawan BUMN. Menurutnya, ada potensi ketidakadilan dari sisi keuangan.

Ia menganggap hak-hak keuangan itu seharusnya tetap berhak dikantongi karyawan perusahaan pelat merah. Apalagi, jika kinerja perusahaan bagus dari sisi produksi, penjualan, maupun laba.

"Namun, jangan sungkan memberikan sanksi seandainya keliru," pesannya kepada Danantara.

Sementara itu, Managing Director Lembaga Manajemen FEB UI Toto Pranoto menilai penghapusan insentif sampai tantiem untuk komisaris berpeluang menjaga objektivitas dalam fungsi pengawasan.

Dewan komisaris BUMN diharapkan mampu melakukan pengawasan dengan lugas karena tak terpengaruh hak-hak keuangan tersebut.

Ia berharap kualitas pengawasan dewan komisaris bisa lebih kuat. Menurutnya, pengawasan dewan komisaris boleh jadi kurang lugas karena mereka ikut berharap laba perusahaan yang tinggi agar mengantongi jatah tantiem.

"Jadi, pengawasan bisa jadi terlalu akomodatif terhadap 'keinginan' BOD (board of directors) supaya target laba bisa masuk," bebernya.

[Gambas:Photo CNN]^[4]

Di lain sisi, ia mewanti-wanti dampak negatif yang akan menghantui BUMN. Toto melihat ada potensi talenta terbaik negeri ini tak mau lagi duduk di kursi dewan komisaris BUMN.

Toto kemudian mendesak pemerintah untuk serius mencarikan jalan keluar terbaik.

"Misal, gaji atau honor yang diterima dewan komisaris ditingkatkan," saran Toto.

"Sebagai imbangannya (gaji naik), maka monitoring kinerja dewan komisaris ditingkatkan. Misal, KPI (key performance indicator) dewan komisaris bukan lagi target normatif atau rutin, tapi lebih difokuskan pada pengawasan substantif terkait corporate actions yang dikerjakan BUMN dalam menghasilkan kinerja yang lebih baik," imbuhnya.

====^[5]

Hilangnya Talenta Terbaik

--^[6]

---

References

1. ^{^} Danantara (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} komisaris (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} BUMN (www.cnnindonesia.com)
4. ^{^} [Gambas:Photo CNN] (cnnindonesia.com)
5. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)
6. ^{^} -- (www.cnnindonesia.com)

Sumber