JASA PEMBUATAN BACKDROP ACARA PROFESIONAL DIMALANG

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Keuangan (Kemenkeu^[1]) memastikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026^[2] telah memperhitungkan dampak kebijakan tarif baru Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen untuk seluruh barang ekspor asal Indonesia.

Kebijakan ini merupakan bagian dari kesepakatan dagang bilateral terbaru yang diumumkan Presiden AS Donald Trump dan disambut kontroversi di dalam negeri.

"Sudah, sudah pasti (diperhitungkan untuk RAPBN). Jadi kita memang ketika membahas, dan ini juga pembahasan di DPR, kan tentunya sangat melihat perkembangan yang terjadi secara global maupun juga domestik. Jadi apa-apa saja yang terutama berdampak cukup signifikan ya pasti sudah kita consider dan masuk dalam skenario," kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (24/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kesepakatan dagang yang diumumkan Trump pada Selasa (22/7) waktu AS memuat sejumlah klausul yang dinilai berat sebelah bagi Indonesia.

Di antaranya, tarif bea masuk 19 persen untuk seluruh barang ekspor Indonesia ke AS, sementara barang-barang asal AS masuk ke Indonesia dengan tarif nol persen.

Padahal, sebelumnya tarif rata-rata produk Indonesia di AS hanya sekitar 8 persen, dan tarif Indonesia untuk barang AS hanya 3 persen.

Dalam kesepakatan itu juga termuat kelonggaran besar terhadap produk ekspor AS. Indonesia akan membebaskan produk AS dari kewajiban tingkat komponen dalam negeri (TKDN), menerima standar produk ala AS seperti FDA dan kendaraan, serta membebaskan prasyarat sertifikasi bagi kosmetik, farmasi, hingga alat kesehatan.

Indonesia juga menyetujui pelonggaran aturan impor produk pertanian AS, memberikan kemudahan akses digital termasuk pemindahan data pribadi ke AS, dan berkomitmen menghapus larangan ekspor mineral tertentu yang telah terproses.

Pemerintah juga akan menambah impor barang dari AS, termasuk produk dirgantara, pertanian, dan energi.

Di tengah situasi ini, Febrio menyebut pemerintah tetap optimistis dengan prospek ekonomi nasional, termasuk melalui optimalisasi APBN 2025 yang sudah disusun dengan defisit sebesar 2,78 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Menurutnya, salah satu strategi fiskal yang digunakan adalah percepatan belanja negara, terutama untuk mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"APBN Kita untuk 2025 kan kemarin sudah diumumkan untuk outlook-nya sampai 2025 ini kan 2,78 persen defisitnya. Itu melibatkan masih banyak sekali belanja pemerintah yang harus dieksekusi dengan lebih cepat," jelas Febrio.

"Jadi strategi pertama yang terutama adalah pemerintah harus mempercepat belanja. Banyak sekali mulai dari program-program prioritas Pak Presiden itu harus kita percepat semua. Jadi itu nanti akan mendukung rebound untuk semester kedua," tambahnya.

Ia menilai dampak kesepakatan dagang AS-RI secara keseluruhan bisa memberikan sinyal positif terhadap aktivitas manufaktur domestik, setidaknya dalam jangka pendek.

Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa kembali menyentuh level di atas 5 persen pada paruh kedua tahun ini, setelah sebelumnya sempat tertekan di kisaran 4,7 persen.

"Untuk pertama kan kita sudah tahu bahwa hasil dari trade negotiation itu berdampak positif bagi aktivitas manufaktur kita. Kalau tadinya kita sudah terancam dengan pertumbuhan yang cukup lemah di 4,7 (persen). Dengan tarif yang lebih baik ini kita melihat pertumbuhan ekonomi bisa rebound di atas 5 persen untuk paruh kedua," ucapnya.

Terkait risiko dari ketatnya kebijakan moneter global, terutama akibat tingginya imbal hasil (yield) surat utang Amerika Serikat, Febrio menilai Indonesia justru memiliki peluang karena arus masuk modal asing ke pasar obligasi nasional terus meningkat.

"Jadi kita melihat dalam beberapa bulan terakhir capital inflow itu sangat banyak masuk ke SBN (Surat Berharga Negara) kita. Sehingga sekarang kalau di awal tahun yield kita di sekitar 7,0 sekarang kita berada di sekitar 6,4-6,5. Jadi ini adalah salah satu best performing yield surat berharga negara untuk negara emerging. Jadi kita akan coba manfaatkan momen itu," tutur dia lebih lanjut.

====^[3]

(del/sfr)

References

1. ^{^} Kemenkeu (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} (RAPBN) 2026 (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)

Sumber