Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Kementerian Keuangan mengingatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola anggaran dan memperketat pengawasan proyek agar tidak lagi dimanfaatkan oleh para pejabat dan pengusaha nakal.

 

Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo menuturkan anggaran belanja negara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di mana tahun ini naik sekitar tiga kali lipat dari posisi 2005.

 

Hal itu menjadi peluang sekaligus tantangan untuk membangun kapasitas ekonomi nasional, dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas proses lelang dan eksekusi belanja.

 

"Kalau tidak hati-hati, pejabat yang conflict of interest bisa memanfaatkan ini, khususnya terjadi pengusaha-pengusaha yang ingin untung tanpa etika," ujarnya dalam Workshop Persiapan dan Pelaksanaan APBN 2012, hari ini.

 

Apabila menengok sejarah, kata Agus, dalam 10 tahun penuntasan kasus korupsi proyek-proyek pemerintah selalu berujung pada hukuman berat bagi pejabat negara. Sementara pengusaha-penguasaha nakal yang cari untung justru kebanyakan terbebas dari jeratan hukum.

 

Oleh karenanya, Agus mengingatkan agar para Sekjen dan Sekda mengingatkan anak buahnya agar ada rasa memiliki dan mengetahui arti pentingnya anggaran bagi kesejahteraan rakyat. Proses pengadaan barang dan jasa harus dievaluasi tiap bulan agar diketahui perkembangannya.

 

"Dengan kinerja anggaran yang kurang optimal, tak cukup dengan mencari penyebab, tapi mengatasi agar tak terulang," kata Agus. Pemahaman yang sama terhadap pengadaan barang dan jasa ini akan menentukan kualitas daya serap anggaran belanja modal.

 

Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan mengaku prihatin akan rendahnya kualitas penyerapan anggaran negara dalam lima tahun terakhir. Permasalahan klasik tersebut diindikasi akibat buruknya perencanaan anggaran di hampir seluruh satuan kerja (Satker), yang kemudian berimplikasi pada terhambatnya proses tender dan ekesekusi proyek.

 

"Per 7 Desember, belanja negara baru 79,7%. Itu antara lain terdiri dari belanja modal 52% dan belanja barang 64%," jelasnya.

 

Belajar dari pengelolaan anggaran negara pada tahun ini, Dia menyoroti sejumlah permasalahan penyerapan anggaran, yang selalu berulang dari tahun ke tahun. Buruknya perencanaan anggaran terbukti dari banyaknya proyek K/L yang belum dilengkapi dokumen pendukung sehingga dananya tidak bisa dicairkan atau diblokir.

 

“Pada 28 Oktober lalu Sidang Paripurna DPR telah menyetujui Undang-Undang APBN 2012, tapi dari 82 K/L yang ada, 66 K/L DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) sudah selesai, sedangkan anggaran 6 K/L lainnya masih dibintangi karena belum selesai pembahasannya dengan DPR,” ungkapnya.

 

Keprihatinan tersebut, kata Menkeu, yang menginspirasi Kemenkeu untuk mengundang seluruh kuasa pengguna anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mendiskusikan dan mencari soolusi dari permasalahan klasik tersebut. Setidaknya ada sekitar 22.000-24.000 satuan kerja di itngkat pusat dan 14.000 di daerah yang mengelola anggaran belanja negara saat ini.

 

Pada kesempatan terpisah, Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tandjung menyoroti rendahnya peran fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi selama ini. Hal itu tercermin dari surplus kas pemerintah yang mengendap cukup besar di Bank Indonesia, yang per Oktober lalu mencapai Rp243 triliun. Sementara uang pemerintah yang menumpuk di perbankan nasional per September sebesar Rp58,5 triliun.

 

“Bila pada akhir tahun tersisa uang di BI sebesar Rp100 triliun, maka kita kehilangan potensi pertumbuhan tambahan sekitar 0,7% (pada 2012),” jelasnya.

 

Bos CT Corps tersebut menambahkan seharusnya tidak ada uang sisa dalam anggaran pemerintah. Hal tersebut dapat membuat program pemerintah tidak tepat. "Kelambatan daya serap anggaran yang buruk dalam empat tahun terakhir menyebabkan daya dorong kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi kurang optimal."

 

Pada tahun 2012, KEN memperkirakan laju pertumbuhan belanja pemerintah sebesar 5,9% pada kuartal pertama dan meningkat jadi 8,1% pada kuartal terakhir. Dengan demikian, pertumbuhan belanja pemerintah sepanjang 2011 diprediksi berkisar antara 7,5% sampai 8%.

 

"Perkiraan tersebut lebih tinggi dari angka perkiraan pertumbuhan belanja sebesar 4 persem di 2011 ini," kata Chairul.

 

Hatta Rajasa, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, mengaku kecewa dengan minimnya penyerapan anggaran pemerintah. "Ini adalah titik lemahnya. APBN di 2011,  spendingnya kurang menggembirakan dan tidak memberikan daya dorong yang baik," katanya.

 

Menurutnya, dana yang terparkir di bank sentral biasanya akan terbelanjakan pada kuartal terakhir, setiap tahunnya. Sementara pada kuartal-kuartal sebelumnya belum optimal karena sejumlah hal, a.l.

sebagian diblokir atau dibintangi, proses tender yang berulang, dan terhambat birokrasi anggaran.

 

"Ketidak efisiennya ini akan membuat beban pada usaha yang dibiayai pemerintah, ini yang membuat daya dorong tidak optimal. Kami akan perbaiki,'" katanya.

 

Hatta mengatakan ada beberapa cara yang akan ditempuh pemerintah untuk mengoptimlakan belanja pemerintah, a.l. dengan merevisi aturan pengadaan barang dan jasa dan memperpat tender proyek pasca-penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kementerian/ lembaga pada 20 Desember ini."

 

“Kalau Dipanya sudah diserahkan, langsung bisa melakukan tender. Diharapkan tahun 2012 bisa lebih cepat. Kami optimis bisa sampai 90% penyerapannya,” katanya. (Bsi)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Affiliate | Settlement Statement

 

Sumber