Jump to content
FJB - Forum Jual Beli Indonesia

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Parno

BPR Artha Kanjuruhan belum masuk pengawasan BI

Recommended Posts

MALANG: Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kanjuruhan, Kepanjen, Kab. Malang belum masuk status dalam pengawasan khusus (DPK)  oleh Kantor Bank Indonesia (KBI) Malang karena capital adequacy ratio (CAR)-nya masih bagus.

 

Deputi Pemimpin KBI Malang Laksono Dwionggo, mengatakan bank masuk pengawasan BI jika CAR di bawah 4% atau cash ratio di bawah 3% berturut-turut selama enam bulan.

 

“CAR BPR Artha Kanjuruhan masih bagus. Pada September 2011, masih puluhan prosen,” kata Laksono Dwionggo kepada Bisnis di Malang, hari ini.

 

Meski sampai akhir September 2011, lanjut dia, kinerja BPR milik Pemkab Malang tersebut menurun. Dimana aset sampai September mencapai Rp11,91 miliar, sedangkan sampai akhir 2010 Rp13,45 miliar.

 

Pertumbuhan dana pihak ke tiga (DPK) juga kecil. Sampai September mencapai Rp3,82 miliar, sedangkan posisi sampai akhir 2010  Rp3,55 miliar.

Kredit menurun. Pada posisi akhir 2010 mencapai Rp10,30 miliar, sedangkan sampai akhir September hanya Rp8,71 miliar.

 

“NPL-nya per Nopember 2011 mencapai dua digit.” Tingginya angka non performing loan (NPL) dan pelambatan kredit menyebabkan sampai September 2011 BPR tersebut merugi Rp27 juta, sedangkan pada Desember 2010 masih untung Rp284 juta. Di sisi lain, bank tersebut harus menanggung biaya gaji karyawan dan biaya operasional lainnya.

 

KBI Malang, kata dia, telah melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja BPR Artha Kanjuruhan serta minta komisaris melakukan perbaikan manajemen, pergantian pengurus, dan peningkatan efisiensi. “Penggantian pengurus BPR tersebut kini tengah dalam proses.”

 

Manajemen baru, lanjut Laks, diharapkan mampu menggerakkan SDM BPR Artha Kanjuruhan sehingga dapat berkembang. BPR tersebut mempunyai keunggulan karena banyak memperoleh dana murah dari Pemkab Malang berupa penyertaan modal. Nasabah BPR juga spesifik, karena bisa memanfaatkan karyawan Pemda tersebut.

 

Masalah BPR tersebut sempat menjadi polemik di media massa. Kalangan DPRD setempat enggan menyetujui tambahan modal untuk BPR tersebut. Pemkab Malang juga turun tangan dengan mengganti pengurus BPR Artha Kanjuruhan.

 

Berbeda dengan BPR Artha Kanjuruhan, BPR Artha Tugu yang sahamnya dimiliki Pemkot Malang justru kinerja membaik. Pada 2011 diproyeksikan dapat menghasilan laba Rp600 juta.

 

Dirut BPR Artha Tugu Tomi Sarprijanto, mengatakan 50% dari laba disetor ke kas Pemkot Malang. Setoran keuntungan Rp300 juta itu naik bila dibandingkan setoran keuntungan 2010 yang sebesar Rp184 juta.(api)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Affiliate | Settlement Statement

 

Sumber

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...