Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah akan memberikan insentif kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta yang ikut serta dalam proyek pembangunan infrastruktur. Hal ini diharapkan dapat menstimulasi peran BUMN dan swasta dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur, terutama terkait MP3EI.  

 

Ketua Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung menuturkan usulan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) terkait pemberian insentif kepada BUMN dan swasta yang ikut dalam pembangunan infrastruktur dalam MP3EI telah disetujui presiden.  

 

"Presiden telah setuju untuk memberikan insentif kepada BUMN dan swasta yang bangun infrastruktur. Karena pemerintah ingin mempercepat pembangunan infrastruktur," ujar Chairul dalam diskusi 'Proyeksi Ekonomi Indonesia 2012', Minggu malam.  

 

Setelah disetujui presiden, lanjut Chairul, tim KP3EI akan segera merumuskan substansi insentif tersebut. Insentif tersebut diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur MP3EI.

 

"Selama ini swasta tidak mau bangun, karena menilai pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah. Tapi sekarang kita beri insentif, supaya mereka mau membangun," ujarnya.

 

Infrastruktur, lanjut anggota tim KP3EI ini, merupakan bagian dari percepatan pertumbuhan ekonomi. "Kalau tidak dibenahi, growth yang tinggi dapat tertarik ke bawah karena terjadi hambatan di sektor infrastruktur," tegasnya.

 

Insentif ini rencananya akan mengadopsi pola seperti dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 62/2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah Tertentu. Namun, dalam insentif infrastruktur, substansi terkait besaran investasi dan penyerapan tenaga kerja akan menjadi poin yang akan dipertimbangkan.

 

Menurut Chairul, geliat ekonomi Indonesia tumbuh sebelum infrastruktur terbangun. Berbalik dengan kondisi perekonomian China yang tumbuh pesat karena ditunjang infrastruktur yang memadai.

 

"Karena kita banyak SDA dan konsumsi dalam negeri sangat besar pertumbuhan kita tinggi, harusnya infrastruktur bagian dari percepatan. Tapi sekarang ini infrastruktur justru di belakang," tutur dia.

 

Dalam MP3EI, menurut Chairul, dibutuhkan kontribusi APBN 2011-2014 sekitar Rp 400 triliun atau sekitar 10% dari total kebutuhan investasi. Padahal, anggaran infrastruktur 2011 hanya mencapai sekitar Rp20 triliun dan pada APBN 2012 sekitar Rp37 triliun. Dengan demikian, pemerintah perlu menyiapkan sekitar Rp300 triliun lagi sepanjang 2013-2014.

 

"Pada 2011-2012 anggaran untuk infrastruktur itu kecil. Anggaran infrastruktur pada 2013-2014 tidak mungkin lebih dari Rp100 triliun, nanti pos yang lain tidak dapat. Untuk itu harus ada terobosan, salah satunya dengan memberikan insentif kepada BUMN dan swasta yang mau membangun infrastruktur," kata Chairul.

 

Pembangunan infrastruktur, lanjutnya, juga diharapkan dapat semakin lancar dengan disahkannya Undang-Undang Pembebasan Lahan untuk Pembangunan.

 

"Untuk infrastruktur, UU Lahan telah rampung. Selanjutnya diharapkan UU Tata Ruang dapat segera selesai, supaya investasi dan pembangunan infrastruktur dapat dipercepat," ujarnya.  

 

Sepanjang 2011, pemerintah mengaku telah menjalankan 91 proyek infrastruktur MP3EI yang nilai proyeknya mencapai Rp461,6 triliun. Dari proyek-proyek tersebut, sebanyak 25 proyek senilai Rp73,6 triliun didanai oleh pemerintah, 21 proyek senilai Rp100 triliun didanai BUMN, 38 proyek senilai Rp168,6 triliun berasal dari swasta, dan 7 proyek senilai Rp122,4 triliun dananya berasal dari pihak campuran (kolaborasi swasta nasional dan asing).

 

Sementara itu, pada 2012 rencananya akan ada 73 proyek ekonomi utama yang akan dijalankan dengan nilai proyek mencapai Rp359,1 triliun.

 

Untuk mendorong kelancaran proyek pembangunan infrastruktur dalam MP3EI, Ketua Pelaksana Harian KP3EI Hatta Rajasa mengungkapkan pihaknya  juga mengusulkan penyederhanaan Peraturan Presiden No.54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta mengatur soal pola penugasan langsung kepada BUMN untuk proyek-proyek infrastruktur vital. Selain itu, KP3EI juga fokus pada identifikasi potensi dan proyek-proyek prioritas di setiap koridor ekonomi yang ditetapkan dalam MP3EI.

 

"Milestone utama, kita tetapkan yang punya dampak luar biasa terhadap kesejahteraan masyarakat. Di koridor Jawa, misalnya jalan tol Anyer-Surabaya. Di koridor Sumatra akan dibangun highway 2 lajur dari Bakauheni-Aceh sepanjang 2.000 kilometer dengan nilai proyek Rp50 triliun, tapi ini masih usulan," ujar Chairul. (faa)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Affiliate | Settlement Statement

 

Sumber