Video: RI Kejar Setoran Bea Keluar Batu Bara, Pengusaha Tertekan?

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani^[1] resmi menunjuk Shopee, Tokopedia, dan platform marketplace lainnya sebagai pemungut pajak^[2] penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pedagang online^[3].

Besaran tarif pajaknya 0,5 persen dari peredaran bruto yang diterima pedagang online, di luar pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Peredaran bruto adalah imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Lantas kapan aturan tersebut berlaku?

PMK 37/2025 diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 11 Juni 2025. Aturannya sendiri resmi berlaku pada tanggal diundangkan 14 Juni 2025.

Namun, Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengungkapkan pelaksanaannya akan dilakukan bertahap menyusul kesiapan sistem pihak-pihak terkait.

"Kami sudah berkomunikasi dengan marketplace. Kami sosialisasikan dan mereka juga butuh penyesuaian di sistemnya. Ketika mereka sudah siap untuk implementasi, mungkin dalam sebulan-dua bulan ke depan baru kami tetapkan mereka sebagai pemungut PMSE," ujar Yoga dalam taklimat media, di Jakarta, Senin (14/47), seperti dikutip Antara.

Kriteria pedagang online yang dipungut pajak diatur pada Bab Kedua PMK Nomor 37/2025.

Dua kriteria utamanya, yakni menerima penghasilan menggunakan rekening bank atau rekening keuangan sejenis serta bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protocol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia.

"Termasuk pedagang dalam negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), yaitu perusahaan jasa pengiriman atau ekspedisi, perusahaan asuransi, dan pihak lainnya yang melakukan transaksi dengan pembeli barang dan/atau jasa melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik," tegas Pasal 5 Ayat (2) soal sasaran pedagang online yang dipungut pajak.

Sementara, penghasilan yang kena pajak diatur dalam Pasal 6 Ayat (6), yakni ketika pedagang online memperoleh peredaran bruto lebih dari Rp500 juta per tahun. Pedagang diharuskan bersurat kepada marketplace tempatnya berjualan untuk menyampaikan bukti peredaran bruto tersebut.

Surat pernyataan itu harus disampaikan paling lambat akhir bulan, ketika peredaran bruto pedagang online sudah melebihi Rp500 juta.

"Dalam hal pedagang dalam negeri menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6), pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) wajib melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mulai awal bulan berikutnya setelah surat pernyataan diterima oleh pihak lain," jelas Pasal 7 Ayat (3) PMK 37/2025.

====^[4]

(sfr)

References

1. ^{^} Sri Mulyani (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} pajak (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} pedagang online (www.cnnindonesia.com)
4. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)

Sumber