8588809533, North Goa Trusted Escorts, – Verified Independent Call Girls With Cash On Delivery

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid^[1] mengusulkan tambahan anggaran^[2] sebesar Rp3,63 triliun untuk 2026.

Mayoritas usulan dana itu dialokasikan untuk belanja pegawai, termasuk kebutuhan gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan tenaga honorer yang akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kita untuk tahun depan, kalau ingin optimal, masih membutuhkan usulan tambahan biaya dana, yang kita usulkan adalah Rp3,631 triliun dengan ketentuan seperti berikut, program dukungan manajemen kita butuh tambahan Rp1,759 triliun. Usulan paling banyak adalah untuk kepentingan tambahan anggaran belanja pegawai," ujar Nusron dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (9/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menjelaskan kebutuhan belanja pegawai tersebut mencakup pengangkatan 1.324 CPNS serta 12.513 PPPK.

Pengangkatan PPPK berasal dari tenaga honorer atau Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) yang sebelumnya telah diputuskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk diangkat.

"Karena asumsinya ada CPNS 1.324 yang akan diangkat, ada tambahan PPPK, yang itu hasil PPNPN atau tenaga honorer yang diputuskan oleh Menpan RB harus diangkat menjadi PPPK, itu jumlahnya di kita sampai 12.513," ujar Nusron.

Namun, ia juga menyebut jumlah tersebut belum termasuk tenaga honorer non-inti seperti pramusaji, office boy, satpam, dan sopir yang saat ini masih berstatus outsourcing.

Kelompok ini disebut sedang menggalang aspirasi dan diperkirakan akan menyampaikan keluhan ke Komisi II DPR.

"Ini tidak termasuk yang lagi pada protes dan tidak menutup kemungkinan akan sampai ke Komisi II, terutama yang PPNPN yang selama ini terpaksa kita menjadi outsourcing yang tidak masuk dalam ketentuan Menpan RB, yang dianggap non-inti," ucap dirinya.

"Ini saya sampaikan di sini supaya nanti bapak-bapak kalau ada datang ke sini siap-siap dan jaga-jaga," imbuhnya lebih lanjut.

Selain belanja pegawai, Kementerian ATR/BPN juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,83 triliun untuk program pengelolaan dan pelayanan pertanahan.

Dana itu dibutuhkan untuk mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang masih menyisakan kekurangan sekitar 15 juta hektare.

"Gunanya untuk apa? Untuk tambahan PTSL, karena ganti PTSL tahun ini yang kena efisiensi. Supaya percepatan karena ini masih ada kekurangan di kita ini, PTSL itu masih kurang 15 juta hektare," ujar Nusron.

Adapun untuk program penyelenggaraan penataan ruang, ia mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp33,94 miliar. Tambahan tersebut ditujukan untuk percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

====^[3]

(del/sfr)

References

1. ^{^} Nusron Wahid (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} anggaran (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)

Sumber