Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA : Pemerintah akan membentuk sejumlah BUMN raksasa di bidang pangan, perkapalan, dan properti kereta api.

 

Dahlan Iskhan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, mengatakan pemerintah dalam berbagai kesempatan mengklaim bahwa persediaan beras nasional mencukupi, bahkan produksinya berlebih. Namun kenyataannya bertolak belakang dengan kebijakan beras yang diambil pemerintah dan tren naik harga beras di dalam negeri.

 

“Ada masalah di produksi (beras nasional). Kalau tidak ada skenario (untuk mengatasinya, maka dalam 2-3 tahun ke depan akan ada krisis pangan,” ujar dia dalam acara Mandiri Economic Forum,  Kamis 15 Desember.

 

Untuk itu, lanjut dia, BUMN akan didorong untuk turut mengatasi permasalahan produksi pangan tersebut. Pemerintah, kata Dahlan, akan membuat BUMN raksasa di bidang pangan, dengan membangun 100.000 ha sawah baru sebagai tahap awalnya.

 

“Dengan demikian diharapkan produksi beras meningkat tiga kali lipat, dan sekian kali lipat pada tahun berikutnya. Pada akhir 2014 akan ada 600.000 ha sawah baru dengan produksi mencapai 6 juta ton (beras),” tuturnya.

 

Intinya, lanjut dia, BUMN harus turun tangan dan melakukan pendekatan ala korporasi guna mengatasi permasalahan pangan di dalam negeri.

 

Pada kesempatan tersebut, Dahlan juga prihatin akan besarnya ongkos sewa kapal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pelat merah berskala besar. Contohnya, PT. Pertamina menyewa kapal untuk angkut minyak, PT PLN menyewa kapal untuk mengangkut batu bara, serta PT Perkebunan Nasional untuk angkut  CPO dan juga PT  Bukit Asam.

 

“Semua yang sewa berjalan lancar, ratusan triliun untuk biaya operasional seperti itu. Karenanya saya mau mempelopori , kenapa tidak industri kapal maju. Kita bikin kapal di dalam negeri untuk ganti

kapal-kapal sewaan itu,” tuturnya.

 

Mantan Dirut PLN tersebut juga menyinggung akan pentingnya mengembangkan infrastruktur pelabuhan untuk menekan biaya logistik. Biaya logistik di Indonesia tergolong mahal, urutan ke 75 di dunia, di bawah Vietnam dan Malaysia.

 

Selain BUMN pangan dan perkapalan, Dahlan Iskhan juga berencana untuk membentuk anak usaha PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yang khusus untuk mengelola property kereta api. Hal itu untuk mencari keuntungan dan pendanaan perawatan kereta api yang tidak mungkin didapat dengan hanya

menjual tiket kereta.

 

“KAI harus punya anak usaha yang besar untuk mengelola propertinya. Kereta api punya tanah yang strategis dan semua di kota-kota besar dan bagus. Di Mangarai, misalnya, lahan KAI seluas 60 ha, di tengah Jakarta, tidak dimanfaatkan apa-apa,” tuturnya.

 

“Saya minta ijin pada rekan-rekan di swasta. Ijinkan BUMN melakukan semua ini. Dampaknya kepada swasta mudah-mudahan tetap baik karena ini penyediaan infrastruktur dasar. Kalau tidak sekarang, kita akan banyak diserbu dari luar, dan kita tidak bisa memanfaatkan potensi ekonomi kita sendiri,” tandasnya. (ea)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Affiliate | Settlement Statement

 

Sumber