PENYEDIA JASA DEKORASI INTERIOR USAHA DI MALANG

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Prabowo Subianto^[1] akan mencopot dua pejabat tinggi Kementerian Keuangan^[2], yaitu Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani.

Tak seperti pergantian pejabat eselon I biasanya, calon pengganti dua dirjen itu ditangani langsung presiden. Prabowo memanggil dua sosok dirjen baru ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/5).

Mereka adalah Letnan Jenderal Djaka Budi Utama dan Bimo Wijayanto. Djaka disebut akan menjadi dirjen bea cukai, sedangkan Bimo akan menjadi dirjen pajak. Keduanya akan dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bimo memiliki latar belakang sebagai birokrat di bidang perekonomian. Dia pernah bergabung dengan Ditjen Paja Kemenkeu. Posisi terakhir Bimo adalah Sekretaris Deputi bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi di Kedeputian bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sementara itu, Djaka berasal dari lingkungan militer. Dia belum pernah tercatat berkecimpung di birokrasi perekonomian. Jabatan terakhir Djaka adalah Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN).

Pergantian dua pimpinan di Kemenkeu dilakukan setelah rapor merah perekonomian Indonesia. Pada kuartal I, penerimaan pajak turun.

Pajak baru terkumpul 14,7 persen atau Rp322,6 triliun dari target APBN 2025 Rp2.189,3 triliun. Padahal, di bulan Maret 2024 pajak telah terkumpul 393,91 triliun atau sudah terealisasi 19,81 persen dari target Rp1.988,88 triliun.

Selain itu, penerimaan negara dari bea cukai juga mengalami penurunan. Misalnya, bea masuk baru terkumpul Rp11,3 triliun, turun 5,9 persen dari kuartal I 2024. Padahal, nilai impor kuartal I 2025 US$55,7 miliar, naik 1,5 persen dari tahun lalu.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai ada langkah yang tidak tepat dalam pergantian dirjen bea cukai. Huda menyoroti nihilnya pengalaman Djaka dalam bidang penerimaan negara. Menurutnya, penunjukan Djaka hanya karena latar belakang militer.

"Saya melihat ini sebagai ambil alih militer dalam urusan sipil. Sangat tidak tepat penunjukkan Djaka sebagai Dirjen Bea Cukai. Urusan bea cukai bukan urusan militer, tapi kemudahan administrasi," kata Huda kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/5).

Huda menilai memang ada sejumlah pekerjaan rumah di bea cukai. Akan tetapi, solusinya bukan menerapkan sistem militer. Pembenahan di bea cukai seharusnya dilakukan dengan reformasi administrasi. Bila hanya melakukan pengetatan ala militer, dia khawatir justru akan menimbulkan penyelewengan lain.

Terkait penunjukan Bimo sebagai dirjen pajak, dia menilai memang ada latar belakang yang cukup. Namun, Huda menyebut ada beberapa catatan yang harus segera dibenahi.

"Saya rasa langkah ini sesuatu yang bisa dipertimbangkan karena karier Bimo di pemerintahan cukup panjang. Saya berharap Bimo tidak menimbulkan masalah yang sama dengan Suryo," ucap Huda.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho justru menyoroti alasan di balik turun tangannya Prabowo merombak dirjen pajak dan dirjen bea cukai.

"Sepertinya ini sinyal bahwa negara sedang sulit untuk mendapatkan penerimaan sehingga ada langkah-langkah yang didorong oleh negara cukup ekstrem seperti ini, pengangkatan dirjen pajak dan juga dirjen bea cukai yang tidak berasal dari struktural Kementerian Keuangan," ujar Andry saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (22/5).

Dia memprediksi Prabowo akan membuat terobosan untuk memulihkan penerimaan negara yang lesu. Salah satunya dengan melanjutkan rencana yang tertunda, yaitu pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Menurut Andry, rencana itu tercermin dari pergantian dua dirjen yang mengurusi penerimaan negara. Selanjutnya bisa saja dua direktorat jenderal itu dipisah dari Kemenkeu dan dimasukkan ke lembaga baru.

"Kemungkinan besar kan Badan Penerimaan Negara akan meleburkan bea cukai dan juga pajak. Apakah ini adalah skenario dari presiden untuk memisahkan dua institusi ini menjadi institusi yang berada di bawah komando dari presiden?" ujar Andry.

Ada segudang pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan dua dirjen baru Kemenkeu:

1. Kembalikan kepercayaan publik

Ekonom Celios Nailul Huda berkata kepercayaan publik tergerus oleh sejumlah kasus yang melibatkan pegawai pajak. Huda menilai dirjen lama gagal memulihkan kepercayaan publik.

Huda menekankan pentingnya penegasan aturan terhadap internal Ditjen Pajak. Menurut Huda, pembenahan ini akan bisa meningkatkan kepercayaan publik hingga memulihkan penerimaan pajak.

"Buat aturan yang meminimalisir terjadinya kongkalikong antara pegawai DJP dan wajib pajak," ujar Huda.

2. Usut Coretax

Huda mengatakan kepercayaan publik terhadap perpajakan juga menurun karena kegagalan sistem baru Coretax. Dia menyarankan Bimo melakukan audit internal terhadap kegagalan Coretax.

Dia berpendapat harus ada pemeriksaan terhadap tim yang menyiapkan Coretax. Selain itu, mantan Dirjen Pajak Suryo Utomo juga harus ikut diperiksa.

"Bimo harus tunjukkan keseriusannya terhadap masalah ini dan berniat menyelesaikan sampai ke akar masalah. Jika tidak terselesikan, reformasi pajak hanya mimpi," ucapnya.

[Gambas:Photo CNN]^[3]

3. Evaluasi insentif pajak

Ekonom INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan perlu ada evaluasi terhadap insentif perpajakan. Banyak insentif yang diberikan pemerintah terhadap dunia usaha, tetapi tidak semuanya mampu mengatrol perekonomian.

Padahal, pemerintah "merelakan" penerimaan pajak lewat insentif-insentif itu. Andry berkata akan ada kehilangan penerimaan negara bila evaluasi tidak dilakukan serius.

"Insentif yang dirasa ternyata tidak bisa meningkatkan kinerja industri, yang dirasa ternyata tidak bisa meningkatkan peranan dalam daya beli masyarakat, itu menurut saya harus dievaluasi," kata Andry.

4. Berantas mafia bea cukai

Andry mengatakan selama ini Bea Cukai seperti tak punya taji menindak kongkalikong mafia pengemplang cukai, terutama di perbatasan. Dia berharap Djaka sebagai dirjen bea cukai baru bisa membenahi hal itu.

Menurutnya, pembenahan bisa dilakukan dengan bersih-bersih internal. Dia beralasan banyak dugaan pegawai dan pejabat terlibat.

"Bukan hanya tidak kuat setara dengan aparat penegak hukum yang lain, tetapi Bea Cukai juga ikut bermain pada akhirnya di sana. Menurut saya, itu perlu dilakukan reformasi struktural," ujar Andry.

5. Genjot penerimaan negara

Andry mengatakan salah satu PR Djaka adalah menggenjot penerimaan negara melalui cukai. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah cukai hasil tembakau.

Produksi rokok di kuartal I 2025 turun 4,2 persen. Penerimaan cukai masih naik 5,6 persen (yoy), terselamatkan oleh kebijakan pembayaran pita cukai lebih awal jelang Lebaran.

Andry menilai industri tembakau sedang terganggu dengan peredaran rokok ilegal. Padahal, selama ini sumbangan cukai hasil tembakau terhadap APBN bisa mencapai Rp200 triliun. Dia menyebut pengemplangan cukai rokok ini harus ditangani serius dan cepat.

"Para pelaku rokok ilegal ini sudah mulai menjamur, tidak hanya APH juga terlibat, ternyata juga pejabat-pejabat juga terlibat. Nah, ini sejauh mana Bea Cukai itu bisa mendorong pemberantasan," ujarnya.

====^[4]

Segudang PR Dua Dirjen Baru Kemenkeu

--^[5]

---

References

1. ^{^} Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} Kementerian Keuangan (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} [Gambas:Photo CNN] (cnnindonesia.com)
4. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)
5. ^{^} -- (www.cnnindonesia.com)

Sumber