PENYEDIA JASA DEKORASI INTERIOR USAHA DI MALANG

[bot 0]

Foto: Ilustrasi Kimia Farma. (CNBN Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia — Komisi VI DPR RI menyoroti kinerja perusahaan-perusahaan BUMN farmasi yang masih merugi. Di antaranya, emiten PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) yang masih merugi hingga Rp 421,8 miliar hingga kuartal III-2024, meskipun memiliki ribuan unit apotek.

Anggota DPR RI Komisi VI, Imas Aan Ubudiah merasa bingung karena KAEF merugi meskipun memiliki 1.054 apotek yang hampir seluruhnya dimiliki perusahaan sendiri.

"Ketika berbicara dunia farmasi Pak, kan tidak pernah nawar orang datang ke apotek itu. Paling cuan itu bisnis farmasi, tapi kok rugi?" tanya Imas ke direksi KAEF saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Bio Farma (Persero), Kamis (8/5/2025).

Menurutnya, jumlah apotek perusahaan seharusnya bisa lebih banyak, namun harga obat yang dijual tidak bersaing. Padahal, Imas mengatakan warga di daerah pilihannya, yaitu Garut dan Tasikmalaya sebenarnya merasa nyaman dengan pelayanan Kimia Farma.

"Ibarat BUMN kok obat-obatan lebih mahal? harusnya BUMN itu memberikan obat yang lebih murah, pelayanan yang lebih baik," tegas anggota DPR RI Fraksi PKB itu.

Imas berpendapat bahwa ribuan apotek dan klinik Kimia Farma seharusnya mudah untuk mengembangkan inovasi. Sebab, menurutnya banyak pihak yang bisa menjalin kerja sama.

"Orang itu lebih percaya dengan Kimia Farma kalau obat-obatannya lebih murah, kalau pelayanannya bagus," pungkas Imas.

Sebagai informasi, KAEF mencatat rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sepanjang kuartal III-2024 menjadi Rp 421,8 miliar. Rugi tersebut membengkak 137,9% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang sebesar Rp 177,3 miliar.

Mengutip laporan keuangan, Kimia Farma membukukan laba kotor Rp 2,35 triliun sepanjang Januari-September 2024. Akan tetapi jumlah tersebut masih tidak cukup untuk mengompensasi beban usaha senilai Rp 2,65 triliun. 

Adapun pos terbesar beban usaha Kimia Farma adalah beban penjualan senilai Rp 1,58 triliun. Komponen ini terdiri dari beban gaji dan kesejahteraan karyawan senilai Rp 864,93 miliar, naik 2,86% yoy. Lalu beban promosi Rp 307,83 miliar serta pemeliharaan bangunan sewa dan kerja sama operasi Rp 197,72 miliar. 

Komponen lain yang menyumbang beban usaha adalah beban umum dan administrasi yang berjumlah Rp 1,07 triliun. Beban terbesar pos ini adalah gaji dan kesejahterahan karyawan senilai Rp 476,86 miliar serta penyusutan dan amortisasi Rp 160,57 miliar. 

(mkh/mkh)

Saksikan video di bawah ini:

Video: Pemulihan Pariwisata Berlanjut, Bisnis Travel Ikut Terdongkrak

Sumber