Cara Hapus Akun pinjam yuk

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Meskipun menyandang nama Bank Pembangunan Daerah, namun mayoritas kredit yang disalurkan ternyata untuk tujuan konsumtif. Bank Indonesia mencatat rerata porsi kredit bank daerah untuk tujuan produktif hanya 33,7%.

 

Halim Alamsyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), mengatakan kredit konsumsi masih mendominasi total pembiayaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan porsi  67%.

 

"Sementara itu, kredit modal kerja hanya 21,1% dan kredit investasi 11,6%," ujarnya dalam Seminar Nasional Kinerja BPD bertema Kontribusi untuk Pembangunan Indonesia, Senin 12 Desember.

 

Data triwulan III/2011 tersebut menunjukan porsi kredit konsumsi BPD jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok bank lain maupun rerata perbankan nasional yang sebesar 30,7%. Berdasarkan data yang sama 23 BPD memiliki porsi kredit konsumsi  di atas 50%, bahkan enam diantaranya memiliki porsi di atas 90%.

 

"Kinerja BPD sangat jauh berbeda dengan bank swasta maupun bank BUMN lainnya. Ini memang tantangan untuk mengubah porsi kredit [antara konsumtif dan produktif] yang seimbang. Sekarang belum seimbang," ujarnya.

 

Hadi Poernomo, Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), menyatakan peran BPD dalam pengembangan ekonomi daerah belum optimal.

 

Selain itu BPK juga mencatat beberapa permasalahan BPD seperti fungsi intermediasi yang belum optimal, pemberian kredit belum memprhatikan prinsip kehati-hatian dan pemberian jasa produksi atau tantiem tidak berdasarkan laba bersih.

 

Halim menambahkan BPD juga memiliki ketergantungan terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) yang terlihat dari sebagian besar dana pihak ketiga (DPK) berasal Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota.  

 

BI mencatat 53,8% DPK BPD masih berasal dari dana Pemda, yang mengakibatkan pertumbuhan kinerja penghimpunan dana masyarakat cenderung fluktuatif.

 

Selain itu, bank sentral juga mencatat sebagian BPD masih memiliki modal yang minim dalam mendukung ekspansi kredit. Bahkan ada BPD yang masih memiliki modal Rp182 miliar.

 

"Dengan modal  Rp182 miliar atau Rp200 miliar maka ekspansi  bagi kredit ekonomi daerah itu terlalu kecil, karena dengan BMPK [batas maksimal pemberian kredit] 10% maka dia hanya bisa memberikan kredit Rp20 miliar," ujarnya

 

Elvyn G. Masassya, Ketua Umum Forum Investasi BUMN, menyatakan terjadi praktik infesiensi di BPD yang terlihat dari pertumbuhan beban yang lebih tinggi daripada pendapatan.

 

Menanggapi tentang besarnya porsi kredit konsumsi Hadi Sukrianto, Direktur Utama BPD Jawa Timur (Bank Jatim), mengatakan kredit konsumsi masih mendominasi bank daerah disebabkan karena besarnya pangsa pasar segmen ini.

"Kredit konsumsi itu pasarnya besar, kalau tidak kami ambil maka bisa dimakan oleh bank lain," ujarnya.

 

Di Bank Jatim kredit konsumsi saat ini memiliki porsi sebesar 60% dan sisanya merupakan pinjaman produktif. "Secara bertahap akan kami rubah menjadi kebalikannya, yaitu kredit produktif 60% dan konsumsi 40%," janjinya.

 

Eddy R. Sinulingga, Direktur Utama PT BPD Papua, mengakui perseroaan mengalami kesulitan penyaluran kredit karena faktor kondisi masyarakat dan geografis setempat. Hingga akhir September LDR Bank Papua masih di bawah 39%.

 

"Papua dengan 3 juta penduduk dan banyak masyarakat miskin apa yang diharapkan dari penyaluran kredit di sana. Selain itu infrastruktur investasi di Papua juga terbatas. Jadi memandang permasalahan BPD harus holistik tidak bisa separuh," ujarnya.

 

Sementara itu, Direktur Utama PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Ellong Tjandra, mengatakan  rendahnya DPK di luar dana Pemda karena BPD tidak memiliki produk unggulan. "Bagaimana kita mau rebut dana nasabah kalau tidak punya produk unggulan," ujarnya.

 

Saat ini dana Pemda memiliki porsi sebesar 70% dari seluruh DPK Bank Sulselbar. Dia berkomitmen untuk membuat produk simpanan unggulan agar porsi dana masyarakat bisa bertambah. (ea)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Affiliate | Settlement Statement

 

Sumber