BNI Perkuat Ekosistem-Solusi Keuangan Digital Industri FMCG

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

PT Pertamina^[1] (Persero) mengusulkan agar pemerintah turut menggunakan data Samsat untuk pengaturan bahan bakar minyak (BBM^[2]) bersubsidi.

Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina Patra Niaga Rahman Pramono Wibowo mengatakan saat ini pihaknya sudah menggunakan data dari Korlantas Polri untuk memastikan kebenaran nomor polisi (nopol) yang didaftarkan konsumen melalui aplikasi MyPertamina dan website.

Namun, dalam pelaksanaannya memang perlu tambahan data lain, misalnya dari samsat untuk memastikan keakuratan data pemilik kendaraan dari pembayaran pajak di samsat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Masukkan dari kami, Pak perlu diintegrasikan dengan data-data yang lain, misalnya data samsat dan juga data pembayaran pajak ke kendaraan sehingga data itu akan bisa menjadi lebih akurat lagi," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Badan Legislasi DPR RI, Kamis (24/4).

"Nah ini memang apabila bisa disatukan, itu akan sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi penyaluran subsidi bisa lebih tepat secara sangat," imbuhnya.

Menurutnya, data yang diambil dari Korlantas Polri sudah lebih dari cukup untuk mengecek kebenaran nopol kendaraan. Tapi dengan integrasi dengan data samsat, semua nopol kendaraan yang ada di Indonesia bisa dilacak.

"Data Korlantas ini adalah data di mana seluruh kendaraan yang terdaftar. Nah memang perlu ditingkatkan lagi, perlu di-improve lagi," jelasnya.

Rahman menyebutkan seluruh pelanggan yang ingin membeli Pertalite dan Solar wajib sudah terdaftar di Pertamina. Namun, pihaknya belum bisa membatasi pembelian sebelum aturan resmi keluar.

"Untuk pertalite itu masih belum ada regulasinya, artinya semua orang masih boleh membeli pertalite asal sudah terdaftar di Pertamina dan memiliki QR Code," pungkasnya.

====^[3]

(ldy/sfr)

References

1. ^{^} Pertamina (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} BBM (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)

Sumber