PLN Targetkan 10 Juta Ton Biomassa Jadi Bahan Bakar PLTU di 2030

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah perlu memperbaiki regulasi sekaligus mempersiapkan kas negara dengan baik agar realisasi penyerapan anggaran belanja modal dapat diperbaiki.

 

Ekonom Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih menuturkan rendahnya realisasi belanja modal berakibat pada mandeknya berbagai pembangunan, terutama infrastruktur. Parahnya, hal yang sama berulang dari tahun ke tahun.

 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan mencatat, per 30 November realisasi belanja modal baru mencapai Rp66,5 triliun atau 47,3% dari pagu APBN-P 2011 yang ditetapkan sebesar Rp140,95 triliun.

 

"Realisasi ini menurun dibandingkan realisasi tahun lalu yang sampai akhir November mencapai 50% dan sampai akhir tahun mencapai 81%. Polanya memang digenjot di akhir tahun, ini kebiasaan yang tidak baik," ujar Lana, hari ini.

 

Pemerintah, tambah Lana, memerlukan sebuah pola standar operasional prosedur (SOP) tentang realisasi belanja modal, termasuk lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah serta sistem reward dan punishment bagi kementerian/lembaga sebagai pelaksana proyek-proyek belanja modal pemerintah.

 

"Kalau November sudah bisa lelang, harusnya spead tahun depan bisa lebih baik. Tapi kan ada kontraproduktif juga di kalangan PNS karena mereka takut jadi pimpro [pimpinan proyek]. Ini yang juga harus dibenahi pemerintah," ujar Lana.

 

Selain itu, kesiapan kas pemerintah juga harus dipastikan agar proyek-proyek belanja modal dapat mulai direalisasikan di awal tahun. "Cash flow harus sinergi dengan proyek-proyek belanja modal sehingga pemerintah siap mendanai proyek-proyek sejak awal tahun dan realisasinya tidak menumpuk di akhir tahun," tuturnya.

 

Menurut Lana, kas negara yang mengandalkan pendapatan pajak dan penerbitan obligasi cenderung tidak seimbang dalam memenuhi kebutuhan pendanaan di awal tahun. Pasalnya, sektor pajak baru dapat dilihat realisasinya pada Maret-April, sedangkan penerbitan obligasi harus dilakukan dengan lebih hati-hati akibat kondisi pasar yang tengah bergejolak.

 

Lana khawatir, meski proses lelang dapat disegerakan, namun tanpa kas negara yang mumpuni, realisasi proyek-proyek belanja modal pemerintah tetap akan terhambat.

 

Ekonom Universitas Atma Jaya A. Prasetyantoko mengungkapkan perbaikan realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendesak untuk dilakukan.

 

Menurutnya, di tengah ketidakstabilan ekonomi global, pemerintah perlu memastikan agar kebijakan fiskal yang tertuang dalam belanja pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal, terutama konsumsi domestik.

 

"Semakin baik penyerapan APBN, terutama belanja modal, semakin baik pula infrastruktur, iklim investasi, dan distribusi sumber pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat memperkuat konsumsi domestik sebagai pilar ekonomi Indonesia," tuturnya. (arh)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Affiliate | Settlement Statement

 

Sumber