Video: Tren Bisnis Wellness, Emiten Produk Sarang Walet Incar Ekspansi

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pengamat yakin penggunaan subsidi Bahan Bakar Minyak akan melampaui kuota yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2011.

 

Pengamat Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam mengatakan pertumbuhan kendaraan pada 2011 mencapai 8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Konsumsi jumlah kendaraan tersebut jauh dibandingkan suplai BBM bersubsidi.

 

"Kalau dicocokkan dengan pertumbuhan konsumsi kendaraan, [besaran BBM bersubsidi] itu jomplang. Bukan tidak mungkin pemerintah akan terus nombok,” tegas Latif saat dihubungi Bisnis, Minggu 11 Desember.  

 

Dia menuturkan pengajuan penambahan kuota BBM bersubsidi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunjukkan ketidakseriusan pemerintah mengatasi pembengkakkan subsidi. Jika tak ingin berulang pada 2012, pemerintah harus segera berkomitmen membatasi subsidi untuk BBM.

 

"Ini pelajaran dari ketidakjelasan pemerintah yang melontarkan isu pembatasan subsidi, tapi tidak punya keberanian melakukannya,” ujarnya.

 

Kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2011 sebesar 40,49 juta kiloliter. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Herawati Legowo pada 7 Desember lalu mengatakan berniat membicarakan potensi kekurangan kuota BBM bersubsidi kepada DPR.

 

Latif berpendapat kebijakan menaikkan harga BBM akan jauh lebih menguntungkan daripada membatasi penggunaan BBM bersubsidi.

 

Berdasarkan penelitiannya, Latif menjelaskan menaikkan harga BBM akan lebih untung hingga tiga kali lipat dibandingkan hanya melakukan pembatasan.

 

“Berdasarkan biaya dan manfaatnya, menaikkan harga BBM akan menghemat anggaran subsidi hingga Rp13 triliun, ketimbang membatasi yang cuma menghemat Rp4 triliun,” jelasnya.

 

Mengamati tingkat inflasi yang rendah pada 2011, Latif mengatakan awal 2012 merupakan momentum yang tepat untuk menaikkan harga BBM. Jadi, tak ada hambatan signifikan untuk menaikkan harga.

 

Menurut dia, hal itu berbeda dengan pembatasan pemakaian BBM bersubsidi yang membutuhkan infrastruktur dan sistem monitoring yang lebih rumit.

 

"Nanti di setiap SPBU harus menyiapkan dispenser Pertamax, belum lagi persoalan monitoring pengguna bahan bakar," lanjutnya.

 

Berdasarkan data pemerintah, sampai dengan 30 November 2011 subsidi BBM sudah terpakai Rp110,8 triliun atau 85,4% dari pagu. Sementara subsidi listrik tercatat sebesar Rp63,8 triliun atau 97,3%. (Lavinda/ea)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Affiliate | Settlement Statement

 

Sumber