MacBook 2021 M1 Pro

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah pihak mendesak pemerintah^[1] untuk melakukan negosiasi ulang soal tarif resiprokal yang ditetapkan pemerintah Amerika Serikat^[2] (AS) sebesar 32 persen terhadap RI.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita Nursanty mengatakan pemerintah perlu membuka komunikasi dengan pemerintah AS terkait tarif baru bagi barang ekspor RI.

"Kita meminta komunikasi terus dilakukan dengan pemerintah AS di berbagai tingkatan melakukan negosiasi langsung, dan menyiapkan langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS," kata  dalam keterangannya, Jumat (4/4).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di samping itu, Evita meminta pemerintah memperkuat industri dalam negeri untuk meningkatkan daya saing produk lokal dengan memberikan insentif bagi industri terdampak. Langkah itu perlu dilakukan agar agar ketergantungan terhadap bahan baku atau barang impor berkurang.

"Termasuk dalam hal ini adalah mempertahankan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), yang menjadi salah satu perisai industri yang bisa mendorong industri dalam negeri lebih kuat dan kompetitif," katanya.

Evita mengakui produk ekspor Indonesia selama ini sangat bergantung pada pasar AS. Terutama untuk produk mesin dan perlengkapan elektronik, pakaian dan aksesorisnya, alas kaki, palm oil, karet dan barang dari karet, perabotan, ikan dan udang, olahan daging dan ikan dan lainnya.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada tahun 2024 tiga negara itu berkontribusi sebesar 42,94 persen dari total ekspor nonmigas nasional.

"Dengan China dan India kita tampaknya cukup baik, tapi kita perlu mencari pasar baru dan membuka peluang ekspor baru sehingga ketika terjadi masalah produk ekspor kita tetap aman," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, RI perlu mengurangi ketergantungan tersebut dengan memperluas pasar ke negara lain seperti China dan India.

"Kita juga perlu untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS dengan memperluas ekspor ke negara lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Begitupun dengan upaya mempercepat perjanjian dagang dengan negara mitra untuk membuka peluang ekspor baru," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Indonesia Business Center (IBC). IBC mengusulkan pemerintah mengambil langkah renegosiasi dengan pemerintah AS dan mengkaji kembali kerangka perjanjian dagang antara kedua negara.

Langkah itu perlu dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan hubungan dagang yang telah berlangsung, tapi juga memperluas potensi penguatan perdagangan melalui penguatan diplomasi dagang yang aktif.

"IBC meminta pemerintah untuk melakukan renegosiasi tarif dan memperluas perjanjian dagang (FTA) dengan negara dan kawasan mitra baru," kata CEO IBC Sofyan Djalil dalam pernyataannya.

Menurut Sofyan, tarif baru memberi tekanan besar pada daya saing ekspor nasional, khususnya ke pasar Amerika yang menyumbang USD 38,7 miliar ekspor Indonesia di 2024.

Sementara kelompok pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Indonesia (Kadin) juga meminta pemerintah Prabowo Subianto segera melakukan negosiasi dengan Donald Trump guna mendapat tarif dagang yang lebih adil.

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Pahala Mansury mengaku tak habis pikir dengan tarif baru yang diberlakukan Trump terhadap Indonesia hingga mencapai 64 persen. Padahal, Pahala meyakini angkanya bisa lebih rendah.

"Kita berharap bahwa segera bisa dinegosiasikan kembali, berdasarkan review yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sebenarnya tarif Indonesia sudah cukup rendah," kata Pahala dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (3/4).

(fra/thr/fra)

====
^[3]

References

1. ^{^} pemerintah (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} Amerika Serikat (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)

Sumber