Daftar 8 Negara yang Sudah Teken Kesepakatan Dagang dengan AS, Ada RI

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

CEO Badan Pengelola Investasi^[1] Daya Anagata Nusantara Rosan Roeslani^[2] resmi mengumumkan line up 'timnas' Danantara^[3] pada Senin (24/3).

Susunan lengkap pengurus Danantara itu terbagi menjadi beberapa bagian. Misalnya, Menteri BUMN Erick Thohir, Muliaman Hadad, sampai para menteri koordinator Kabinet Merah Putih yang masuk dalam jajaran Dewan Pengawas.

Bahkan, Dewan Pengarah Danantara sah ditempati Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Sedangkan pentolan Dewan Penasihat adalah Ray Dalio yang sering dielu-elukan pemerintah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dia (Ray Dalio) adalah investor paling berhasil di dunia, beliau juga penasihat makroekonomi di banyak negara," jelasnya dalam Konferensi Pers Danantara di Financial Hall Jakarta.

Penasihat Danantara lainnya, yakni Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, Chapman Taylor, dan Thaksin Shinawatra.

Lalu, ada 10 orang Managing Director, 1 Komite Manajemen Risiko, serta 1 Komite Investasi dan Portofolio. Sedangkan sisanya adalah bagian dari Holding Operasional yang dipimpin COO Dony Oskaria dan Holding Investasi di bawah komando CIO Pandu Sjahrir.

Senior Consultant Lembaga Management FEB UI Toto Pranoto merespons pengumuman resmi 'timnas' Danantara itu. Menurutnya, sebagian pengurus 'bayi' baru Presiden Prabowo Subianto itu punya background high profile.

Ia melihat jajaran tim Rosan Roeslani punya nama di kancah domestik maupun internasional. Ada ahli di bidang pengelolaan investasi, keuangan, makroekonomi, legal.

Bahkan tambahnya, turut bergabung dua direktur Indonesia Investment Authority (INA) sebagai Managing Director Finance Arief Budiman dan Managing Director Investment Stefanus Ade Hadiwidjaja.

INA adalah sovereign wealth fund (SWF) Indonesia, sebelum akhirnya lahir Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara. Kehadiran Danantara memang sekaligus menaungi INA yang beraset Rp163 triliun.

Keberadaan tokoh-tokoh tersebut ia harapkan bisa membuat pengelolaan Danantara baik sehingga bisa membantu Presiden Prabowo menggerakkan ekonomi dalam negeri.

"Tapi, poin penting saat ini adalah Danantara harus bergerak cepat menyusun strategic plan serta action plan yang cepat untuk bisa menghasilkan quick wins project," kata Toto kepada CNNIndonesia.com.

Dana kelolaan Danantara menembus US$900 miliar atau Rp14.665 triliun (kurs Rp16.300 per dolar AS. Namun, transparansi dari pengelolaan tersebut masih diragukan masyarakat.

Bahkan, momen launching Danantara hingga peluncuran nama-nama pengurus badan tersebut disinyalir sebagai sentimen negatif bagi pasar. Kehadiran Danantara bahkan dituding sebagai salah satu biang kerok IHSG jeblok sampai terjadi trading halt pada perdagangan Selasa (18/3).

Toto selaku pengamat BUMN menegaskan Danantara yang sudah punya formasi lengkap harus segera bergerak. Ia yakin dengan quick wins project bisa membuat publik dan market berbalik percaya.

"Quick wins project yang bisa dihasilkan, misalnya langkah restrukturisasi untuk mengurangi jumlah BUMN rugi atau meningkatkan kinerja BUMN yang sudah positif," saran Toto.

"Langkah lain, mampu mengundang strategic investor untuk chip in di proyek strategis pemerintah sehingga ada foreign direct investment (FDI) mengalir ke dalam negeri. Artinya, mampu menciptakan lapangan kerja baru," imbuhnya.

Di lain sisi, keunikan di Danantara yang melibatkan pemimpin pendahulu Presiden Prabowo menuai pertanyaan terkait efektivitasnya. Sejumlah pihak bahkan skeptis atas taji SBY dan Jokowi di balik kursi Dewan Pengarah.

Toto pun beranggapan hadirnya dua tokoh bangsa itu hanya sebatas simbol. Ia menilai sosok SBY maupun Jokowi cuma untuk memberikan legitimasi berdirinya badan baru tersebut.

"Nasihatnya (SBY dan Jokowi) bisa diterima atau diabaikan, terserah board of directors (BOD) Danantara," tegasnya.

Seirama, Peneliti NEXT Indonesia Herry Gunawan menilai hadirnya Presiden ke-6 SBY dan Presiden ke-7 Jokowi tak serta-merta membuat Danantara pasti melangkah di jalan lurus. Potensi mismanajemen sampai korupsi diklaim bakal tetap ada, tak otomatis lenyap begitu saja.

Ia mencontohkan bagaimana selama ini perusahaan pelat merah kerap menghadapi masalah hukum. Padahal, komisarisnya diisi oleh petinggi Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sampai mantan hakim.

Herry menilai tidak ada jaminan Danantara akan 100 persen bersih. Ada celah 'bayi' baru tersebut tetap bobol jika tak diurus dengan benar.

"Yang penting adalah niat baik dan implementasi pengawasannya. Kalau cuma duduk manis menikmati kursi dan gaji, ya siap-siap bobol juga," wanti-wanti Herry.

Herry mengkritisi pemilihan tim Danantara. Apalagi, ada sejumlah kolega atau koneksi dari CIO Pandu Sjahrir.

Ia secara spesifik menyoroti posisi Managing Director Finance di Holding Investasi Djamal Attamimi. Sosok tersebut adalah Komisaris PT TBS Energi Utama Tbk alias TOBA, yakni perusahaan lama tempat Pandu berkarier sebagai Wakil Direktur Utama.

Selain itu, Djamal merupakan Managing Partner & CEO Lynx Asia Partners. Perusahaan yang berbasis di Singapura itu juga berstatus pengelola dana investasi.

Ada dua orang lain yang juga disorot Herry, yakni Dewan Penasihat Ray Dalio selaku pendiri Bridgewater Associates serta Dewan Penasihat Chapman Taylor yang bekerja di Capital Group. Keduanya adalah pengelola dana investasi di tempat lain yang berpotensi melahirkan benturan kepentingan alias conflict of interest.

"Tugas mereka, terutama menjadi penasihat investasi bagi kliennya. Sementara Danantara, dalam aksi korporasinya kelak akan menerbitkan instrumen investasi. Karena itu, peluang benturan kepentingan di sini akan sangat besar," tuturnya.

Selain itu, ada Managing Director Risk and Sustainability Lieng-Seng Wee juga berstatus CEO & Co-Founder Dragonfly. Itu adalah perusahaan investasi di Amerika Serikat (AS) yang punya fokus dalam urusan kripto.

Herry menegaskan susunan kepengurusan ini jelas menimbulkan kekhawatiran publik dan investor.

"Bagi investor yang tidak berelasi dengan Danantara, misalnya tidak ada orangnya (kolega) di dalam kepengurusan, ya jelas ngeri dong untuk bekerja sama," ucap Herry.

"Jelas-jelas ada perwakilan Bridgewater Associates, Capital Group, DragonFly, TOBA, Lynx Asia. Jadi, komposisinya berisiko bagi investor. Ada potensi benturan kepentingan yang sangat besar di Danantara," sambungnya.

Di lain sisi, ia mendesak Rosan Roeslani mundur dari posisi Menteri Investasi dan Hilirisasi. Begitu pula dengan Dony Oskaria yang masih menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN sekaligus Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Ia menegaskan rangkap jabatan dengan posisi di pemerintahan adalah sikap yang tidak elok. Bahkan, diyakininya sebagai tindakan melanggar undang-undang.

Publik pada akhirnya semakin memupuk kecurigaan dengan hadirnya Danantara. Rosan yang kukuh tak mau melepas posisinya di Kabinet Merah Putih bahkan turut mengangkut anak buahnya, yakni Staf Khusus Bidang Ekonomi Kementerian Investasi Ivy Santoso menjadi Managing Director Head of Office Danantara.

"Kan enggak salah kalau orang jadi curiga dengan masuknya Ivy Santoso sebagai (Managing Director) Head of Office Danantara, mengingat dia juga Staf Khusus Rosan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Investasi," tuturnya.

"Jadi, kalau serius mau ada di Danantara, sebaiknya (Rosan dan Dony) segera mundur (dari Kabinet Merah Putih). Apalagi, berpotensi terjadi benturan kepentingan yang jadi musuh investor," ucap Herry memperingatkan.

Selain mengkritisi susunan 'timnas' Danantara, pria yang dikenal sebagai pengamat dan pemerhati BUMN itu menantang Danantara untuk membuktikan kapasitasnya. Ia mendesak badan baru itu tak memakan waktu lama untuk beraksi.

[Gambas:Photo CNN]^[4]

Ia menganggap momen yang tepat untuk menjawab keraguan publik adalah kurang dari setahun ke depan.

"Danantara harus membuktikan sedikitnya 6 bulan atau paling lama 1 tahun. Persoalan-persoalan yang terjadi di BUMN harus selesai," tantang Herry.

"Misalnya, menyelesaikan BUMN sakit, konsolidasi BUMN Karya, (membereskan) beragam kasus korupsi di BUMN. Jangan mau ambil dividennya saja, tapi melupakan masalahnya. Perubahannya harus sudah terlihat dalam kurun waktu 6 bulan," desaknya.

Ada pesan lain yang ia titipkan untuk Holding Operasional di bawah kendali Dony Oskaria. Menurutnya, hal paling mendesak adalah mengonsolidasikan BUMN yang prosesnya belum rampung.

Konsolidasi perlu ditempuh untuk penyehatan perusahaan pelat merah yang sakit maupun bermasalah. Setelah itu, Dony Cs baru boleh putar otak mencarikan proyek-proyek yang sesuai.

"(Prosesnya) jangan dibalik!" tutup Herry.

====^[5]

Mengkritisi Keberadaan Kolega di Danantara

--^[6]

---

References

1. ^{^} Investasi (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} Rosan Roeslani (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} Danantara (www.cnnindonesia.com)
4. ^{^} [Gambas:Photo CNN] (cnnindonesia.com)
5. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)
6. ^{^} -- (www.cnnindonesia.com)

Sumber