Rupiah Melemah ke Rp16.787 per dolar AS

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, berharap tuntasnya pembahasan RUU Pengadaan Lahan bisa meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan bisa mendongkrak peringkat kemudahan berusaha (doing business) Indonesia.

 

Beleid tersebut juga diyakini mengutamakan prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat, terutama pemilik lahan dan calon pengguna lahan.

 

Masyarakat, katanya, bisa mengatakan tidak setuju terhadap suatu harga walaupun harga itu ditetapkan melalui appraisal independen. Namun, manakala mereka tak setuju kami menempatkan itu ke pengadilan.

 

"Pengadilan bersidang maksimum satu bulan untuk menetapkan harga. Manakala pengadilan mengetok harganya sekian, maka itu mengikat dan harus dieksekusi," jelasnya Kamis 8 Desember.

 

Lucky Eko Wuryanto, Deputi Menko Perekonomian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, meyakini akana da dampak yang cukup luas dengan disahkannya RUU Pengadaan Lahan menjadi undang-undang.

 

Salah satunya bisa mendongkrak peringkat utang Indonesia menjadi layak investasi (investment grade).

 

"Saya rasa kita lihat selesainya UU lahan sekarang ini, kita lihat pelaksanannya dan kalau benar infrastruktur bisa dipercepat dan push, kami bisa mendapatkan investment grade," ucap Lucky.

 

Dengan beleid tersebut, lanjut Lucky, upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Air bisa terealisasi.

 

Terlebih hampir semua proyek pemerintah, khususnya proyek dengan mekanisme pendanaan kerja sama pemerintah-swasta (public private partnership/PPP), bisa terbantu dengan RUU tersebut.

 

"Kalau itu sudah kelihatan dan Public Private Partnership sudah jalan, menurut pragmatisnya, UU selesai, praktik lapangan ada percepatan," imbuhnya.

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Affiliate | Settlement Statement

 

Sumber