JetHose Reviews Honest Customer Feedback & Real Results Where To Buy!

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN^[1]) Erick Thohir^[2] menanggapi isu blending bahan bakar minyak (BBM^[3]) di tengah perkembangan dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina^[4].

Isu ini menjadi sorotan di masyarakat, terutama karena melahirkan ketidakpercayaan pada produk Pertalite dan Pertamax, yang sempat disebut Kejagung merupakan produk hasil percampuran.

Erick menyebut dalam mengembalikan kepercayaan publik, peran Kementerian BUMN dalam hal ini tidak sepenuhnya bersifat korporasi murni, melainkan tetap harus bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk Kejaksaan Agung (Kejagung) yang kini tengah menyelidiki dugaan pencampuran bahan bakar di titik tertentu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemarin saya dan Pak Jaksa Agung (Sanitiar Burhanuddin), saya rapat jam 11 malam, mengenai isu apakah ini blending oplosan. Kita tidak mau berargumentasi. Betul enggak? Tetapi kalau itu ada oplosan di titik tertentu, ya kita, tadi sudah dilakukan penindakan, dari Kejaksaan sedang menggali itu," ujar Erick di Bandara Soekarno Hatta, Banten, Sabtu (1/3).

Erick juga mengatakan, perlu adanya pembedaan antara pencampuran bahan bakar secara ilegal atau oplos dan blending yang merupakan bagian dari praktik industri.

Menurutnya, blending sendiri bukan hal baru, karena sudah lama dilakukan di industri untuk meningkatkan performa bahan bakar.

"Nah, ini [blending] mesti dilihat dari kategori yang berbeda. Apakah itu koruptif atau bagian penaikan performance daripada bensin tersebut. Bukan RON, [tetapi] bensin tersebut," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Erick juga menyoroti pentingnya transparansi dalam industri BBM, terutama dengan adanya uji coba performa bahan bakar yang dilakukan masyarakat.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas industri stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia. Mengingat tidak semua pom bensin dimiliki oleh PT Pertamina. Sebagian besar justru dikelola oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta pihak swasta.

Oleh karena itu, perlu pendekatan yang objektif dan menyeluruh dalam menyikapi isu pencampuran BBM.

"Mayoritas pom bensin itu milik UMKM, swasta. Nah, itu kita harus jaga juga. Ini yang sama-sama, kalau kita membenahi sesuatu jangan dengan emosi, tuduh-menuduh. Kita mendingan jabarkan landscape-nya," tegasnya.

Ilustrasi. Pertamina telah membantah bahwa Pertamax merupakan BBM oplosan. (detikcom/Hasan Alhabshy)

PT Pertamina (Persero) sebelumnya telah membantah Pertamax merupakan BBM oplosan.

Vice President (VP) Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menegaskan, Pertamax tetap sesuai standar, yaitu RON 92 dan memenuhi semua parameter kualitas bahan bakar yang telah ditetapkan Ditjen Migas.

Fadjar menyebut, Kementerian ESDM juga terus melakukan pengawasan mutu BBM dengan cara melakukan uji sampel dari berbagai SPBU secara periodik.

"Terkait isu yang beredar bahwa BBM Pertamax merupakan oplosan, itu tidak benar," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (26/2).

Ia menerangkan ada perbedaan signifikan antara oplosan dengan blending BBM. Oplosan adalah istilah pencampuran yang tidak sesuai dengan aturan, sedangkan blending merupakan praktik umum dalam proses produksi bahan bakar.

"Blending dimaksud adalah proses pencampuran bahan bakar atau dengan unsur kimia lain untuk mencapai kadar oktan atau RON tertentu dan parameter kualitas lainnya," imbuhnya.

Fadjar mencontohkan, Pertalite yang merupakan campuran komponen bahan bakar RON 92 atau yang lebih tinggi dengan bahan bakar RON yang lebih rendah sehingga dicapai bahan bakar RON 90.

(asr/del)

====
^[5]

References

1. ^{^} BUMN (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} Erick Thohir (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} BBM (www.cnnindonesia.com)
4. ^{^} Pertamina (www.cnnindonesia.com)
5. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)

Sumber