Cara mengatasi Permata Bank tidak bisa login (PermataMobile X/ME) meliputi reset password/User ID

[bot 0]

Foto: Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menyampaikan paparan dalam CNBC Indonesia Insurance Forum di Jakarta, Kamis (27/2/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia -Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono menegaskan ekosistem layanan kesehatan hingga asuransi kesehatan, harus memperbaiki tata kelola dan lebih transparan untuk mengantisipasi inflasi medis yang tinggi. Dengan begitu, layanan kesehatan bisa dinikmati seluruh kalangan masyarakat dan ekosistemnya berjalan lebih efisien.

"Edukasi terhadap kesehatan harus ditegakkan, pemerintah harus terlibat. Begitu juga perusahaan asuransi kesehatan sehingga ekosistemnya bisa berjalan dengan efisien," ujar Ogi dalam CNBC Indonesia Insurance Forum 2025, Kamis (27/2/2025).

Selama ini inflasi kesehatan di Indonesia cukup tinggi di angka 10,1%, padahal inflasi secara umum hanya 3%. Sementara di negara lain, inflasi medis hanya di kisaran 5-6%, maka Indonesia termasuk yang inflasi medisnya cukup tinggi. Ogi menegaskan transparansi penting untuk menurunkan biaya-biaya kesehatan tersebut.

"Dari perusahaan asuransi memberikan layanan yang perlu, tadi perbaikan-perbaikan, ada Medical Advisory Board, sumber daya manusianya, SDM, prosesnya, hingga ekosistemnya agar bisa berjalan dengan baik," kata dia.

Sebelumnya, Ogi mengatakan OJK akan mengeluarkan surat edaran (SE) mengenai perbaikan proses-proses asuransi kesehatan bakal terbit tahun depan. SE tersebut bakal mengatur proses bisnis dari produk asuransi kesehatan.

Kebijakan itu berkaitan dengan BPJS Kesehatan dan rumah sakit. Ia juga menyebut Coordination of Benefit (CoB) atau koordinasi manfaat, yakni mekanisme yang mengatur pembatasan total manfaat asuransi kesehatan yang diterima oleh seseorang yang memiliki lebih dari satu penanggung. Dengan mekanisme tersebut, peserta asuransi dapat menerima manfaat dari dua atau lebih penanggung asuransi.

Kemudian, SE OJK itu bakal mengatur standar dan batasan manfaat asuransi yang boleh diklaim. Dalam hal ini, OJK mengharapkan ada advisory board yang mengatur hal ini.

"Jadi yang ini mana yang boleh, mana yang tidak boleh, jadi ada standar biayanya itu ada," ucap Ogi.

(rah/rah)

Saksikan video di bawah ini:

Video: Inovasi Digital Penopang Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Next Article Video: Strategi Rumah Sakit Saat Inflasi Medis Melejit ^[1]

References

1. ^{^} Next Article Video: Strategi Rumah Sakit Saat Inflasi Medis Melejit (www.cnbcindonesia.com)

Sumber