MacBook 2021 M1 Pro

[bot 0]

Foto: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 961 orang kepala daerah beserta para wakilnya. Pelantikan serentak ini pertama kali dilakukan dalam sejarah. Pelantikan digelar di halaman tengah antara Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). Acara ini diawali kirab dari Monas menuju Istana. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto akan segera meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) tanggal 24 Februari 2025. Badan ini bertujuan mengelola dividen BUMN dan dana negara agar dapat berkembang melalui berbagai instrumen investasi.

Pemerintah berharap, dengan sistem yang transparan dan tata kelola yang baik, Danantara bisa menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menilai Danantara sebagai lembaga besar yang membutuhkan waktu untuk berkonsolidasi agar dapat berjalan optimal. Ia juga menyadari bahwa banyak pihak terkejut dengan kehadiran badan ini.

"Danantara adalah sesuatu yang sangat besar. Saya memahami bahwa banyak orang terkejut dengan keberadaannya, karena ini merupakan hal baru. Saya ingin memohon kepada kita semua, (masyarakat) Indonesia dan juga orang asing, berikan waktu untuk (Danantara) berkonsolidasi," ujar Luhut.

Menurutnya, pembentukan Danantara adalah langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi perusahaan-perusahaan milik negara. Dengan adanya badan ini, pengelolaan BUMN akan lebih transparan dan efisien.

"Semua perusahaan milik negara yang kita miliki saat ini akan transparan, akan efisien, karena manajemennya dapat mereka bawa dari mana saja. Jadi kita akan lihat, misalnya bandara dan pelabuhan seperti Tanjung Priok dan lainnya dapat kita kelola, tentunya dikelola oleh orang-orang profesional," jelasnya.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan ekonom senior M. Chatib Basri menilai Danantara dapat menjadi instrumen pengelolaan aset yang baik untuk negara. Asalkan Danantara dikelola secara profesional.

"Kalau pengelolaannya bisa dilakukan dengan sangat baik profesional dalam arti kata mereka akan melihat return of investment ini adalah sarana yang baik untuk recycle asset," ujar Menteri Keuangan di era Presiden SBY tersebut, dalam acara SMBC Indonesia Economic Outlook, Selasa (18/2/2025).

Chatib pun memandang Danantara juga dapat menjadi sarana daur ulang aset-aset yang selama ini tidak dimanfaatkan untuk menjadi aset produktif. Artinya, Danantara seharusnya bisa menarik investor untuk mengelola atau mengembangkan 'aset nganggur' ini.

"Aset-aset yang selama ini tidak bisa dimanfaatkan karena ada di tangan BUMN bisa di-recycle sehingga menjadi aset produktif yang mungkin membuat investor tertarik tapi yang penting itu pengelolaannya harus profesional," ujarnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sempg meminta mantan presiden dan wakil presiden RI untuk ikut mengawasi Danantara.

Kendati demikian, mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) pun mengaku dirinya masih menunggu hasil pembahasan pemerintah terkait Danantara. Sebab, lembaga tersebut merupakan mandat dari pemerintah pusat.

"Kita nunggu pemerintah, itu urusan pemerintah," ucapnya.

Ketika ditanya apakah dirinya siap jika nanti ditunjuk oleh Presiden Prabowo, Jokowi kembali menegaskan bahwa hal itu masih terus dimatangkan.

"Ditunggu. Masih dimatangkan semuanya," pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Prabowo menyebutkan Pada tahap awal, Danantara nantinya akan mengelola aset negara sebesar US$ 900 miliar atau setara dengan Rp 14.710 Triliun (Rp 16.345/US$).

Dikutip dari Indonesia.go.id, model pengelolaan Danantara disebut mengacu pada konsep Temasek Holdings Limited milik Singapura dan memiliki peran serupa dengan Indonesia Investment Authority (INA). Namun, cakupan Danantara lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tetapi juga mengonsolidasikan aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi dan efisien.

Adapun, dasar hukum pembentukan Danantara didasarkan pada perubahan ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Revisi ini disahkan DPR pada 4 Februari lalu dan mencakup pengaturan tugas serta fungsi Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi.

(fsd/fsd)

Saksikan video di bawah ini:

Video: Serangan Siber Rugikan Keuangan & UMKM , Ekonomi RI Terancam?

Next Article Kaharuddin Jenod Rangkap Jabatan, Ini Tanggapan Erick Thohir ^[1]

References

1. ^{^} Next Article Kaharuddin Jenod Rangkap Jabatan, Ini Tanggapan Erick Thohir (www.cnbcindonesia.com)

Sumber