Pria Ini Hidup Melarat Setelah Temukan Harta Karun Rp36 T di Kalsel

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP^[1]) batal selamat dari efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto^[2].

Semula, BPKP masuk dalam daftar 16 kementerian/lembaga (K/L) yang bebas dari total efisiensi Rp306,69 triliun. BPKP per Selasa (11/2) pun membenarkan bahwa anggaran mereka senilai Rp2,4 triliun tak diutak-atik.

Kini arah angin berubah. Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan padahal anggaran itu menjadi rekor terbesar yang didapatkannya selama lima tahun terakhir.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita juga mendapat pemotongan, efisiensi, sebesar Rp471 miliar," ucap Ateh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

"Untuk sarana dan prasarana ini wajib. Jadi, Rp101 miliar (efisiensi) ini harus belanja modal. Kita kurangi di sarana dan prasarana tinggal Rp10 miliar," sambungnya.

Ateh kemudian merinci salah satu poin anggaran yang dipangkas, yakni teknik pengawasan. Semula dianggarkan Rp453 miliar di 2025, kemudian jatuh menjadi hanya Rp225 miliar.

Padahal, salah satu tugas yang dikejar BPKP adalah pengawasan program makan bergizi gratis. Ateh mengatakan pihaknya juga bakal mendapatkan arahan untuk mengawasi sumber-sumber penerimaan negara.

"Kalau kita lihat, kami ada program pengawasan prioritas: makan bergizi, pengawasan penerbitan kawasan hutan (sawit dan tambang), kemudian peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pemda. Tadinya Rp80 miliar, tinggal Rp40 miliar," bebernya.

"(Pengawasan) akuntabilitas keuangan. Optimalisasi penerimaan pemerintah, nanti kemungkinan kami akan diminta akan diminta Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk memeriksa pajak, PNBP, bea cukai, dan sebagainya. Tadinya Rp46 miliar, tinggal Rp23 miliar," tambah Ateh.

Sehari sebelumnya, Juru Bicara BPKP Gunawan Wibisono mengatakan anggaran mereka tak terdampak efisiensi. Terlebih BPKP diminta untuk mengawasi implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Berikut rincian efisiensi yang menimpa BPKP:

1. Program Pengawasan Pembangunan dari Rp517 miliar menjadi Rp257 miliar

- Teknik pengawasan: Rp453 miliar menjadi Rp225 miliar
- Pengembangan pengawasan: Rp64 miliar menjadi Rp31 miliar

2. Program Dukungan Manajemen dari Rp1,7 triliun menjadi Rp1,5 triliun

- Manajemen pengawasan: Rp84 miliar menjadi Rp49 miliar
- Operasional: Rp1,5 triliun menjadi Rp1,4 triliun
- Sarana dan prasarana: Rp111 miliar menjadi Rp10 miliar

====^[3]

(skt/agt)

References

1. ^{^} BPKP (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)

Sumber