bot 0 Posted Februari 12 Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Prabowo Subianto[1] memblokir anggaran[2] pembangunan Ibu Kota Negara (IKN[3]) Nusantara sebesar Rp14 triliun. Karenanya, proyek tersebut harus dihentikan sementara karena anggarannya belum cair. Pemblokiran anggaran ini pertama kali diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat ditemui di Kompleks Parlemen pada Kamis (6/1). Hal ini diakui buntut kebijakan efisiensi anggaran. Dody bahkan secara gamblang mengakui anggaran yang dipangkas akan digunakan pemerintah untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," ujar Dody kala itu sambil berguyon. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diblokir oleh Prabowo melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani sekitar Rp14 triliun. Diana mengatakan anggaran itu tersebar di empat direktorat jenderal. Saat ini, dana tersebut masih berada di Kementerian Keuangan. "Itu mungkin masih ada Rp14 triliunan, mungkin, Rp14 triliunan hitungan-hitungan yang sedang kita kumpulkan semuanya," ujar Diana saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (7/2). Lalu bagaimana nasib IKN dengan isu pemblokiran anggaran sebesar Rp14 triliun ini? Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pemblokiran anggaran IKN adalah isu lama yang tidak mengejutkan. Apalagi Prabowo dalam setiap kebijakannya memang menginginkan efisiensi anggaran untuk kegiatan yang tidak berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi. "Pak Prabowo kemarin itu saat dia melakukan efisiensi (bilang) bahwa setiap belanja harus mendukung produktivitas dalam tanda kurung pertumbuhan ekonomi dan setiap belanja harus mengarah kepada swasembada pangan dan energi. Dengan dua kriteria ini nggak masuk itu IKN," ujar Ronny. Ronny menduga Prabowo tidak ingin anggaran dihabiskan besar-besaran untuk pembangunan IKN, tapi dampaknya tidak sebesar program lain seperti Makan Bergizi Gratis. "Jadi jor-joran dibangun di IKN itu enggak akan banyak pengaruhnya ke ekonomi karena multiplier efeknya enggak terlalu besar," imbuhnya. Ronny pun melihat bahwa pembangunan IKN memang tidak lagi jadi prioritas di pemerintahan Prabowo. Sehingga pengurangan biaya atau anggaran untuk saat ini adalah hal yang tepat. Namun, ia melihat belanja pemerintah akan tetap sama. Pasalnya, nominal belanja APBN masih tetap sama, bedanya hanya penempatannya yang diubah tapi dampak ke perekonomian berbeda. "Walaupun dikurangkan sana sini, tapi total APBN kan tidak berkurang, total belanja tidak berkurang, cuma relokasi anggaran, termasuk pengurangan anggaran di IKN," kata Ronny. Pemblokiran anggaran dinilai tidak akan mempengaruhi kepercayaan investor. Sebab, sejak awal investasi swasta masuk ke ibu kota baru itu karena 'special treatment' atau perlakuan khusus. "Saya rasa ini tidak akan mengubah pandangan investor ke Indonesia ya, mereka akan tetap berinvestasi apabila ada yang dilihat menarik," jelasnya. Ronny melihat apabila IKN tidak berlanjut, maka banyak opsi yang bisa dipilih pemerintah untuk alih fungsinya, misalnya bisa menjadi Ibu Kota Kalimantan Timur, special economic zone untuk sektor pariwisata tertentu hingga pusat kantor pertambangan di wilayah tersebut. "Jadi ini tergantung arah kebijakan pemerintah terhadap IKN ini nantinya seperti apa. Tapi dilihat dari kucuran anggaran yang tidak terlalu besar lagi, mungkin akan mengarah ke penyerahan ke daerah nantinya. Suatu waktu akan dikelola oleh daerah, akan menjadi otorita seperti otorita Batam yang masuk Riau dan sebagainya," terang Ronny. Bersambung ke halaman berikutnya... Nasib Tergantung Investasi Swasta Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat bahwa hemat anggaran memang harus dilakukan pemerintah terutama banyak program baru yang harus dijalankan. IKN yang tidak begitu darurat pembangunannya dinilai memang pasti akan berdampak. Terlebih, anggaran pemerintah sangat terbatas. "Artinya dalam konteks IKN tentu alokasi yang akan diberikan untuk IKN berpotensi lebih kecil dari ekspektasi sebelumnya dan oleh karena itu ini yang kemudian perlu di mitigasi bersama baik oleh pemerintah maupun stakeholder terkait," ujar Rendy. Oleh karena itu, nasib IKN ke depannya dinilai Rendy akan sangat tergantung dari investasi swasta. Apabila ini tetap berjalan, maka pemerintah harus mencari cara bagaimana proyek ini tetap menarik. "Sebenarnya IKN ini memang didesain pembangunannya tidak didanai melalui anggaran pemerintah, namun lebih kepada mendorong kerja sama pendanaan swasta. Jadi seharusnya inilah yang kemudian dilakukan pemerintah terutama dalam konteks yang ke menengah hingga 5 tahun ke depan," kata dia. Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira dengan tegas mengatakan pemblokiran anggaran menandakan pembangunan IKN bukan lagi prioritas pemerintah saat ini. Kondisi ini, kata Bhima akan berdampak pada kinerja investasi serta pembangunan di IKN. Sebab, harusnya pembangunan yang masih tahap awal masih menggunakan APBN. "Orang tahap pembangunan belum selesai dari sisi pemerintah, investor sudah diminta masuk. Jadi ini juga bisa mendelay realisasi investasi dari investor, bahkan menjadi ancaman serius gitu bagi jalannya bangunan-bangunan maupun infrastruktur yang dibangun swasta yang sudah jadi ya, hotel, cafe gitu," jelasnya. Selain itu, pemblokiran anggaran ini diprediksi akan membuat IKN sama dengan proyek mangkrak lainnya. Bahkan bisa menjadi Hambalang Jilid II. "Nah, kalau anggarannya diblokir, kira-kira ini saya kira juga kondisi yang cukup serius bagi keberlanjutan dari IKN. Jadi IKN bisa dibilang mati total, macet total, dan ini kalau tidak ada anggaran sama sekali bagi IKN, maka dipastikan proyek ini akan jadi Hambalang jilid dua dengan kerugian negara yang jauh lebih besar. Apalagi uang negara sudah teranjur masuk sebelumnya," terangnya. Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah sebelumnya mengungkapkan pemblokiran anggaran adalah hal yang biasa dilakukan di awal tahun. Namun, Zainal memastikan hal ini bukan karena efisiensi anggaran yang diperintahkan Prabowo. Dia berkata blokir anggaran biasa terjadi di awal tahun karena ada beberapa penyesuaian. [Gambas:Photo CNN][4] "Bedalah. Yang diblokir, pertama, 'Hei, kamu yang bisa dipakai hanya operasional, yang lain diblok dulu.' Itu biasa. Coba baca di awal-awal tahun, selalu begitu," kata Zainal. Saat ditanya apakah efisiensi anggaran akan berdampak ke pembangunan IKN, Zainal tak menjawab gamblang. Dia hanya menyampaikan semua program di Kementerian PU akan disesuaikan setelah anggaran dipotong Rp81 triliun. Sementara, Jubir Otorita IKN Troy Pantouw memastikan pembangunan di IKN tetap berjalan. Dia berkata OIKN bahkan telah mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah. "Ini (kabar IKN dibatalkan Prabowo) tidak betul. Sesuai arahan Presiden untuk fokus penyelesaian pembangunan (kantor-kantor) legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya," ungkap Troy kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/2). ====[5] Nasib Tergantung Investasi Swasta --[6] References^ Prabowo Subianto (www.cnnindonesia.com)^ anggaran (www.cnnindonesia.com)^ IKN (www.cnnindonesia.com)^ [Gambas:Photo CNN] (cnnindonesia.com)^ ==== (www.cnnindonesia.com)^ -- (www.cnnindonesia.com)Sumber Share this post Link to post Share on other sites
