Är Europa-apotek pålitligt ?

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal isu gaji ke-13^[1] dan 14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS^[2] bakal dihapus^[3].

Ia mengatakan pemerintah telah memiliki persiapan terkait gaji ke-13 dan 14 bagi ASN. Namun, ia enggan membeberkan persiapan yang dimaksud.

"Persiapan sudah ada. Persiapan to be announced," katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (5/2).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan urusan gaji PNS merupakan ranah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Tanyakan Bu Menteri Keuangan," katanya.

Media sosial X tengah diramaikan dengan kabar gaji ke-13 dan 14 bagi PNS bakal dihapus. Penghapusan gaji ke-13 dan 14 kabarnya dilakukan dalam upaya Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran negara.

"Denger-denger katanya Gaji 13 dan 14 untuk ASN di tahun ini enggak ada. Valid nih? Anggaran dipotong, THR enggak dapat pulak. Terus pemerintah mau muter roda ekonomi pakai cara apa?" tulis netizen dengan akun @S*b*tB*nd*r.

Netizen lainnya,@eD*ulf**ar, juga mengaku mendengar kabar gaji ke-13 dan 14 PNS bakal dihapus. Ia khawatir ASN bakal menahan belanja imbas gaji-13 dan THR mereka dihapuskan.

"Keluarnya rumor yang katanya gaji 13 dan 14 enggak bakal dibayar aja bikin geger PNS hingga banyak yang ikut mengurangi spending buat jaga-jaga biaya Ramadhan dan Lebaran besok," katanya.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro mengaku belum mendapatkan informasi soal penghapusan gaji ke-13 dan 14 PNS saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com. Ia belum bisa bisa berkomentar soal isu viral tersebut.

Presiden Prabowo memang melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.

Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.

Pemotongan paling besar menyasar alat tulis kantor (ATK), yakni mencapai 90 persen. Sri Mulyani memberi tenggat waktu pelaporan efisiensi kepadanya paling lambat 14 Februari 2025, setelah dibahas dan disetujui DPR RI.

Sri Mulyani mengakui Prabowo harus menghemat Rp306 triliun demi pelbagai program, di antaranya adalah makan bergizi gratis atau dikenal sebagai MBG.

"Presiden (Prabowo) menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung, seperti Makan Bergizi Gratis," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1).

====^[4]

(fby/pta)

References

1. ^{^} gaji ke-13 (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} PNS (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} dihapus (www.cnnindonesia.com)
4. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)

Sumber