Menakar Kelayakan Rumus UMP 2026: Buruh Sejahtera atau Tetap Nelangsa?

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah akan mengambil tindakan pengamanan subsidi BBM sebelum akhir tahun guna menghindari risiko peningkatan beban anggaran sekitar Rp45 triliun akibat konsumsi yang melampaui kuota APBNP 2011.

 

Hatta Rajasa, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, menegaskan harus ada langkah-langkah kongkrit untuk mengatasi permasalahan membengkaknya kuota BBM bersubsidi akibat dari penyimpangan dan penyalahgunaan di banyak daerah.

 

Kebocoran BBM bersubsidi tersebut terjadi akibat disparitas harga yang terlalu jauh dengan bahan bakar non-subsidi.

 

“Kalau tidak ada tindakan nyata, pembengkakan subsidi (tahun ini) akan mencapai Rp45 triliun. Ini sesuatu yang akan memberatkan (fiskal),” ujar dia di kantornya, siang ini.

 

Sejauh ini, jelas Hatta, pemerintah masih mencari catra yang paling tepat untuk bisa mengamankan subsidi BBM sesuai dengan kuota dan pagu anggaran di APBNP 2011. Semua diskresi dan opsi yang berkembang sedang dikaji untuk bisa diterapkan segera di bulan ini.

 

“Saya senang dengan apa yang dilakukan di Batam, di mana pemerintah daerah secara proaktif menginstruksikan kepada industri yang tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi, melarang dan meminta kendaraan yang berplat hitam mengganti plat kuning,” paparnya.

 

Dari sisi ketahanan fiskal, kata Hatta, sebenarnya beban subsidi BBM bisa terkompensasi dari sektor penerimaan migas yang terbantu oleh kenaikan harga minyak mentah dunia.

 

Namun, distorsi yang terjadi dari penggunaan BBM bersubsidi akan memengaruhi kepercayaan pelaku pasar terhadap kredibilitas APBN.

 

“Setiap US$1 ICP naik, maka menghasilkan (tambahan penerimaan) Rp3 triliun, walaupun subsidinya (naik) Rp2 triliun. Lalu dikurangi dana bagi hasil dan dikurangi lagi anggaran pendidikan yang 20% (dari APBN), maka habis,” ujarnya.

 

Dalam APBNP 2011, pagu anggaran untuk subsidi BBM dipatok sebesar Rp129,72 triliun untuk volume sebanyak 40,4 juta kilo liter. Sementara penerimaan migas ditargetkan Rp288,73 triliun, yakni meliputi setoran pajak penghasilan (PPh) migas Rp65,23 triliun, penerimaan negara bukan

pajak (PNBP) sumber daya alam migas Rp173,16 triliun, dan PNBP lainnya Rp50,34 triliun.(api)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Affiliate | Settlement Statement

 

Sumber