Cara menghubungi CS dana cepat

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi IV DPR^[1] Daniel Johan meminta pemerintah segera menerbitkan izin ekspor daun kratom^[2] yang hingga saat ini masih tertahan. Ia berharap aturan soal izin ekspor^[3] tersebut bisa diselesaikan pada Februari mendatang.

"Meminta agar terkait izin ekspor kratom ini segera diselesaikan paling tidak sebelum Februari 2025 sudah dikeluarkan," kata Daniel saat dihubungi, Kamis (30/1).

Dia khawatir jika izin tersebut tak segera dikeluarkan, hal itu hanya akan menghambat pendapatan negara dan para petani kratom yang sehari-hari bergantung pada usaha tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Daniel menyebut saat ini total ada 57 kontainer berisi 1.525 ton daun kratom yang menunggu untuk segera dieskpor. Jumlah itu belum termasuk daftar antrean dari sejumlah daerah, khususnya Kalimantan Barat.

"Setidaknya ada 57 kontainer berisi 1.525 ton yang harus segera dikeluarkan izin ekspornya, dan masih banyak kratom yang siap ekspor di daerah penghasil utama kratom khususnya di Kalimantan Barat," katanya.

Dia menjelaskan aturan soal izin ekspor kratom sebetulnya telah diatur dalam Permendag 21 Tahun 2024. Namun, prosesnya saat ini masih menunggu persetujuan ekspor (PE).

Menurut Daniel, pemerintah harus melihat manfaat dari budidaya kratom. Terlebih dari sektor lain, ongkos budidayanya terbilang lebih rendah. Seharusnya, kata dia, pemerintah melihat hal itu sebagai kesempatan, bukan ancaman.

"Terlebih lagi kratom juga sebagai tanaman pohon yang dijaga oleh masyarakat dan tidak mungkin ditebang karena yang diambil hanyalah daun," katanya.

Sebelumnya, pengusaha mengeluh karena ribuan ton kratom yang mereka produksi tak bisa diekspor dan tertahan di kontainer menunggu izin ekspor dari pemerintah.

Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (Pekrindo) Yosef menyebut para pengusaha Kratom terhambat pengurusan izin berlapis. Padahal, ada 57 kontainer berisi 1.525 ton kratom siap ekspor per 19 Desember 2024.

Yosef menyebut apa yang dilakukan pemerintah ini cukup aneh. Pasalnya, negara sedang krisis devisa, tetapi mereka malah menerapkan kebijakan yang terkesan menghambat devisa masuk.

"Kabar sudah mulai mantab alias makan tabungan. Regulasi baru ini membuat tiga bulan ini belum bisa diekspor, 2 kilo pun susah," ujar Yosef kepada CNNIndonesia.com, Jumat (3/1).

====^[4]

(thr/pta)

References

1. ^{^} DPR (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} kratom (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} ekspor (www.cnnindonesia.com)
4. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)

Sumber