PENYEDIA WOODPANEL PVC BERKUALITAS TERBAIK

[bot 0]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pelaku usaha tambang meminta pemerintah mengkaji ulang soal skema pembiayaan ekspor, sebelum memberlakukan ketentuan perpanjangan masa kewajiban parkira devisa hasil ekspor (DHE) menjadi 1 tahun.

Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey meminta pemerintah seharusnya bisa mengkaji ulang kebijakan tersebut. Meski tidak berdampak langsung ke penambang, namun perpanjangan kewajiban parkir DHE membuat pabril pengolahan atau smelter menempatkan deposit pembelian bijih nikel 1 tahun. Hal inilah yang kemudian dikhawatirkan membuat roda ekonomi mengalami kemacetan.

Selengkapnya saksikan dialog Syarifah Rahma bersama Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey dalam segmen Mining Zone di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Senin (20/01/2025).

Sumber