Cara menghubungi CS dana cepat

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo ^[1]merespons perintah Presiden Prabowo Subianto agar desain gedung yudikatif dan legislatif di IKN^[2] dikaji ulang. 

Ia menjelaskan pengerjaan pesanan Presiden Prabowo Subianto itu akan dipimpin berdua. Ia bakal ditemani langsung oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.

Sang menteri belum merinci lebih lanjut bagaimana progres desain ulang. Namun, Dody menekankan bahwa desain gedung yudikatif dan legislatif itu masih ada di Kementerian PU.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena kan desain memang masih di kita, desain itu (gedung yudikatif dan legislatif di IKN)," kata Dody usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (23/1).

"Gue sih bicara anggaran dulu," tambahnya berkelakar.

Sementara itu, Wamen PU Diana mengatakan revisi bakal dimulai dengan pembentukan tim. Tim ini terdiri dari Kementerian PU serta Otorita IKN.

Diana menegaskan pemerintah segera menyiapkan desain ulang gedung tersebut. Namun, belum ada kepastian bakal dimulai kapan.

"Kan mungkin seleranya beda kan," kata Diana di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (22/1).

"Mungkin iya (selera Prabowo dan Presiden ke-7 Joko Widodo berbeda), tapi ada keinginan-keinginan yang mungkin belum ada di dalam desain itu. Makanya perlu ada penyempurnaan, wajar kalau menurut saya," imbuhnya soal alasan permintaan desain ulang.

Perintah revisi desain gedung yudikatif dan legislatif di IKN diungkap pertama kali oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Mantan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) itu menyebut Presiden Prabowo mau IKN menjadi ibu kota politik.

Targetnya, pembangunan kantor legislatif dan yudikatif di IKN Nusantara bisa beres 2028.

====^[3]

(skt/agt)

References

1. ^{^} Dody Hanggodo  (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} IKN (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)

Sumber