Cara Hapus Data dan Akun Rupiah cepat

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan pertama era pemerintahan Jokowi Bambang Brodjonegoro^[2][1] mengungkap misteri dan 'tangan setan' yang berada di balik kenaikan PPN^[3] sehingga sampai jadi 12 persen.

Dalam Program Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia, ia mengatakan ada sosok pengusaha yang berada di balik itu semua. Ia mengungkap bagaimana kronologi pengusaha tersebut bisa mengusulkan agar PPN bisa naik secara bertahap.

Saat itu, kata dia, pengusulnya berasal dari kalangan pengusaha yang awalnya meminta supaya pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan supaya setara dengan Singapura.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Usulan bermula saat pengusaha ingin agar pemerintah menurunkan PPh Badan yang pada 2015 lalu masih 25 persen menjadi tinggal 17 persen seperti di Singapura supaya investasi bisa mengalir deras ke Indonesia.

Usulan itu disampaikan pengusaha kepadanya saat masih menjadi menteri keuangan pada 2015 lalu.

"Sejujurnya memang saya pribadi pernah dapat usulan itu dari dunia usaha di 2015. Waktu saya menkeu, sudah muncul wacana itu. Supaya gimana kalau kita bisa bersaing dengan Singapura, mendapatkan investasi lebih besar, bapak turunkan PPh Badan sampai ke level yang kita bersaing dengan Singapura," kata Bambang  Jumat (27/12) seperti dikutip dari detik.com^[4].

Mendengar usulan itu, Bambang bertanya kepada pengusaha yang memberi usul,"Jika pemerintah menurunkan tarif PPh Badan, bagaimana pemerintah bisa tetap menjaga sisi penerimaan pajak?"

Si pengusaha yang tak disebutkan namanya oleh Bambang lantas menjawab, pemerintah bisa menambal penerimaan pajak dari turunnya tarif PPh Badan itu dengan menaikkan tarif PPN secara bertahap.

Mendengar jawaban itu, Bambang sontak mengatakan tidak adil jika menurunkan tarif PPh Badan dengan menaikkan tarif PPN.

Pasalnya, PPN dikenakan terhadap barang dan jasa yang digunakan seluruh penduduk Indonesia, sedangkan PPh Badan hanya dikenakan bagi perusahaan yang telah menjadi wajib pajak atau penghasilannya sudah tinggi.

"Sehingga secara instan saya menolak," katanya.

Namun setelah tak menjadi menteri keuangan, Bambang mengatakan pengusaha belum berhenti. Mereka tetap berupaya agar tarif PPH bisa turun dan PPN naik.

Akhirnya upaya itu gol lewat penerbitan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pada 2022, tarif PPh turun menjadi 22 setelah keluarnya UU HPP. Sementara tarif PPN juga naik bertahap dari 10 persen ke 11 persen dan menjadi 12 persen mulai 2025 nanti. 

"Dan saya perhatikan butuh waktu lama dari 2015 sampai UU HPP itu terbit 2021 itu ada enam tahun kan. Nah saya nggak ngerti kenapa dilakukan itu karena sudah tahu konsekuensinya harus naikkan PPN," kata Bambang.

Bambang berargumen seharusnya Indonesia tidak perlu bersaing untuk menurunkan tarif PPh Badan dengan Singapura, sebab dari sisi demografi dan geografi sangat berbeda. Singapura hanyalah negara satu pulau kecil dengan jumlah penduduk sedikit, sedangkan Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia.

"Menurut saya kompetisi yang tidak fair karena berapapun pajak yang diterima Singapura hanya untuk keperluan 5 juta penduduk dengan 1 pulau. Jadi keperluannya Singapura mau seroyal-royalnya orang Singapura pasti kecil, nggak banyak. Jadi pajak pun kalau mereka mau tarif di bawah itu nggak masalah," ucap Bambang.

Pemerintahan Presiden Prabowo memastikan tarif PPN naik jadi 12 persen mulai 1 Januari mendatang.

Kenaikan PPN 12 persen dilakukan sebagai buah dari pengesahan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pada masa pemerintahan Jokowi.

Kenaikan itu menimbulkan penolakan dari masyarakat. Mereka sudah membuat petisi daring berjudul "Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!" guna mendesak Presiden Prabowo Subianto membatalkan PPN 12 persen.

Sampai dengan Rabu (25/12) lalu, petisi sudah ditandatangani 193 ribu orang.

====^[5]

(agt/agt)

References

1. ^{^} Jokowi (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} Bambang Brodjonegoro (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} PPN (www.cnnindonesia.com)
4. ^{^} detik.com (finance.detik.com)
5. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)

Sumber