BSI Siapkan Restrukturisasi Pembiayaan di Aceh untuk Pulihkan Ekonomi

[bot 0]

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto^[1] melaporkan tiga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK^[2]) ke Presiden Prabowo Subianto lantaran investasi^[3] di kawasan menghadapi sejumlah tantangan.

Ketiga KEK tersebut adalah KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, KEK Morotai di Maluku Utara, dan KEK Arun Lhokseumawe di Aceh. 

"Saya sudah laporkan bahwa ada beberapa KEK yang memiliki tantangan seperti KEK Tanjung Kelayang, KEK Morotai dan juga KEK di Aceh karena realisasi investasinya masih sangat terbatas," ujar Airlangga dalam acara Indonesia SEZ Business Forum 2024 dikutip dari Detikfinance, Senin (9/12).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Khusus untuk KEK sektor pariwisata di Bangka Belitung, sambung Airlangga, Prabowo memberikan arahan agar fasilitasnya dilengkapi seperti akses penerbangan ke wilayah tersebut.

Tak hanya KEK Belitung, sambung Airlangga, pemerintah tengah mengupayakan semua KEK bisa melayani penerbangan internasional langsung. Tujuannya agar turis asing yang ingin berkunjung bisa langsung ke wilayah KEK.

"Jadi beberapa akses pesawat internasional untuk bisa langsung masuk sehingga dengan demikian pariwisata bisa didorong di beberapa kawasan wisata termasuk KEK," terangnya.

KEK merupakan area dengan batas-batas tertentu dalam suatu wilayah atau daerah, untuk melaksanakan fungsi ekonomi dan memperoleh fasilitas tertentu.

KEK menawarkan keuntungan dengan pemberian fasilitas dan kemudahan ultimate bagi para investor yaitu fasilitas fiskal dan non fiskal.

Badan usaha atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan pada bidang usaha di KEK diberikan fasilitas dan kemudahan berupa: perpajakan, kepabeanan, dan cukai; lalu lintas barang; ketenagakerjaan; keimigrasian; pertanahan dan tata ruang; perizinan berusaha; dan/atau
fasilitas dan kemudahan lain.

Hingga Oktober 2024 lalu, terdapat 24 KEK di antaranya KEK Industri, yaitu Gresik, Kendal, Sei Mangkei, Arun Lhokseumawe, Galang Batang, Morotai, Palu, Sorong, MBTK, Bitung, Tanjung Sauh, dan Setangga; KEK Pariwisata, yaitu Mandalika, Lido, Tanjung Lesung, Kura Kura Bali, Tanjung Kelayang, Likupang, dan Sanur (Pariwisata-Kesehatan); KEK Digital, yaitu Nongsa dan Singhasari; serta KEK Jasa lainnya (KEK MRO), yaitu Batam Aero Technic (BAT).

Lantas bagaimana cara mengoptimalkan investasi di KEK?

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan secara umum KEK yang tidak mengalami peningkatan kinerja disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, permasalahan dari Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) di KEK itu sendiri yang tidak punya kapasitas dalam melakukan pendanaan dan manajemen yang sifatnya profesional.

BUPP adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola, mengembangkan, dan membangun infrastruktur serta fasilitas di KEK.

"Sehingga akhirnya BUPP tidak bisa kemudian mempunyai semacam rencana bisnis yang bisa mendorong masuknya investor ke kawasan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/12).

Untuk itu, BUPP KEK terkait harus berbenah dan meningkatkan kapasitasnya dalam menyusun rencana bisnis dan menarik pendanaan.

Masalah kedua adalah infrastruktur yang relatif masih terbatas. Misalnya, KEK di Morotai yang meskipun diperuntukkan sebagai salah satu hub dalam industri perikanan tetapi kapasitas pelabuhan yang ada di kawasan tersebut relatif belum mampu menopang aktivitas dari kawasan itu sendiri.

Karenanya, pemerintah pusat bisa turun tangan untuk memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan.

Masalah ketiga adalah fasilitas fiskal dan kemudahan di KEK yang relatif belum termanfaatkan dengan baik karena belum optimalnya penggunaan sistem online single submission (OSS) yang sebenarnya diperuntukkan untuk kemudahan investor dalam berinvestasi di kawasan tersebut.

"Jadi kalau kita rangkum saya kira kalau kita bicara konteks Kawasan Ekonomi Khusus yang tidak perform itu disebabkan oleh relatif masih terbatasnya infrastruktur pendukung kemudian lokasi dari kawasan tersebut hingga kemampuan manajemen dari BUPP yang relatif tidak mampu mengembangkan dan juga mengundang investor untuk berinvestasi di kawasan tersebut," kata Yusuf.

Yusuf mengingatkan posisi strategis KEK secara umum memang diperuntukkan untuk menopang perekonomian. Kawasan ini katanya bisa mendorong nilai tambah industri serta mendorong ekspor dengan produk barang yang juga relatif lebih baik.

"Artinya, KEK bisa digunakan sebagai upaya mendorong masuknya investasi terutama ke sektor yang sifatnya strategis seperti industri manufaktur. Pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah nantinya," katanya.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai KEK sebenarnya menguntungkan bagi perekonomian. Pasalnya, dengan ditetapkannya KEK, investasi asing bisa masuk tanpa memengaruhi Indonesia secara keseluruhan.

"Karena sistem hukum dan politik Indonesia kan tidak sepenuhnya kompatibel dengan para investor luar negeri sehingga untuk kompatibel kita siapkan saja kawasan khusus untuk mereka biar mereka bebas sesuai keinginan mereka. Tapi di luar kawasan itu, sistem hukum kita berlaku seperti biasa," ujarnya.

Namun, menurut Ronny, suatu KEK bisa kurang optimal dalam menarik investasi lantaran tidak ada atau kurangnya studi kelayakan satu kawasan sebelum dijadikan KEK.

"Setahu saya selama ini penentuan KEK itu suka-suka pejabat saja, saya tidak pernah mendengar ada feasibility study untuk KEK," katanya.

Guna mengoptimalkan daya tarik investasi KEK, studi kelayakan harus jelas yang dikeluarkan oleh lembaga studi tertentu. Kemudian, sambung Ronny, KEK tersebut harus ditentukan spesialisasinya untuk bidang apa.

====^[4]

(fby/sfr)

References

1. ^{^} Airlangga Hartarto (www.cnnindonesia.com)
2. ^{^} KEK (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} investasi (www.cnnindonesia.com)
4. ^{^} ==== (www.cnnindonesia.com)

Sumber