Menaker: Gubernur Wajib Tetapkan UMP 2026 Maksimal 24 Desember

[Parno Pemilik Lapak 0]

MEDAN:  Sejumlah Bank Perkreditan Rakyat masuk dalam pengawasan ketat Bank Indonesia Regional Sumut dan Aceh akibat tingginya kredit bermasalah yang dikelola bank.

 

Kepala  Bidang Ekonomi dan Moneter BI Regional Sumut dan Aceh Mikael Budisatrio mengatakan  kebijakan itu dilakukan karena persentase kredit bermasalah BPR di Sumut secara  keseluruhan sangat tinggi atau mencapai 7,55% di posisi September 2011.

 

Padahal,  ujarnya, BI menetapkan nilai non performing loan (NPL) yang masuk dalam  kategori aman maksimal 5%. Namun, dia belum bersedia menyebutkan daftar nama BPR yang masuk dalam pengawasan ketat dari total 59 BPR di Sumut.

 

"Kami  belum bisa sebutkan jumlah dan nama BPR-nya. Yang jelas  sedang dalam pengawasan ketat BI,” ujar Kepala  Bidang Ekonomi dan Moneter BI Regional Sumut dan Aceh Mikael Budisatrio.

 

Dia  juga tidak menyebutkan secara rinci berapa persen NPL di masing-masing BPR dalam pengawasan BI tersebut. Di sisi lain, penyaluran kredit BPR di Sumut pada September  naik dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2010 dari Rp490 miliar menjadi Rp530 miliar.

 

Menanggapi  hal ini, ekonom dari USU, John Tafbu Ritonga mengatakan BI harus menyelamatkan  BPR untuk memastikan perannya dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dapat  berjalan dengan baik, khususnya BPR di tingkat kabupaten dan kecamatan.

 

“BI  harus respons cepat terhadap ketidaksehatan BPR di Sumut, terutama membuat  kebijakan penyelamatan BPR dari rentannya kredit macet,” ujar Dekan Fakultas  Ekonomi Universitas Sumatra Utara itu. (faa)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Affiliate | Settlement Statement

 

Sumber