Sepanjang 2025, PHE Gelar 831 CSR se-Indonesia

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah diminta segera mengantisipasi risiko membengkaknya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi sebesar 1,5 juta kiloliter dan menyiapkan sumber pembiayaannya.

 

Apabila tidak ingin hal serupa terus berulang, opsi menaikkan harga BBM secara bertahap perlu dipertimbangkan.

 

Anggota Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz mengungkapkan pemerintah harus memutuskan skema pembiayaan kelebihan kuota subsidi BBM dengan jelas agar beban fiskal yang ditimbulkan dapat segera dimitigasi.

 

“Bisa saja diajukan dalam APBNP 2012. Jadi, APBNP diajukan lebih cepat, mungkin Maret atau Februari, termasuk salah satunya perubahan terhadap alokasi kuota tahun depan,” ujarnya.

 

Namun, Harry mengingatkan bahwa koreksi ke atas terhadap besaran kuota BBM kemungkinan tidak akan diterima DPR karena pada prinsipnya DPR ingin kuota BBM subsidi dikurangi atau dibatasi untuk dapat mendorong belanja pemerintah di sektor produktif.

 

“Kan DPR yang meminta supaya kuota subsidi BBM dipotong,” kata Harry.

 

Pembiayaan kelebihan konsumsi BBM subsidi ini, lanjut Harry, harus diputuskan oleh pemerintah, apakah akan ditanggung dalam APBN berikutnya atau akan dibebankan kepada PT. Pertamina.

 

“Sepertinya pemerintah akan ajukan pembiayaan itu tahun depan, tapi nanti di DPR sepertinya akan ada perdebatan politik kalau akan dibebankan dalam APBNP 2012,” jelasnya.

 

Harry juga cenderung tidak setuju terhadap opsi penggunaan dana sisa anggaran lebih (SAL) untuk menutup kelebihan konsumsi BBM bersubsidi.

 

Menurutnya, penggunaan SAL harus mendapat persetujuan DPR dan diajukan pemerintah dalam APBN Perubahan.

 

Namun, Harry menilai SAL yang mayoritas berasal dari anggaran belanja modal yang tidak diserap harus di-carry over untuk pos yang sama dalam APBN berikutnya dan bukan untuk menambal membengkaknya subsidi BBM pemerintah.

 

“SAL kan dari anggaran tidak terserap, kalau itu berasal dari belanja modal harus dikembalikan ke belanja modal. Jika dialihkan untuk menambal subsidi BBM itu saya tidak setuju,” tegasnya.

 

Harry juga menyoroti lemahnya mekanisme dan metodologi pembatasan konsumsi BBM oleh pemerintah dan PT Pertamina sebagai penyebab membengkaknya konsumsi BBM bersubsidi.

 

“Harusnya kan ada pembatasan, kalau harganya murah, demand pasti naik. Kalau dibatasi untuk keperluan kerja kan baik, sehingga kita mensubsidi itu untuk produktivitas,” katanya.

 

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan subsidi BBM sebesar 40,5 juta kiloliter. Namun, menurut Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, kuota BBM bersubsidi saat ini sudah habis, dan di akhir tahun diperkirakan akan terjadi kelebihan kuota sebesar 1,4 juta kiloliter.

 

Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menilai rendahnya harga BBM subsidi cenderung mendorong peningkatan konsumsi BBM.

 

Menurutnya, sebaiknya pemerintah segera menaikkan harga BBM di awal tahun depan, agar beban fiskal subsidi BBM tidak terus menerus memberatkan struktur APBN.

 

“Naikkan secara bertahap, Rp1000 misalnya. Lakukan mulai Februari 2012, pas inflasi lagi turun. Kalau lebih dari Februari sepertinya efeknya tidak akan besar,” ujar Faisal usai seminar Peluang Usaha Ekonomi Kerakyatan Solusi Menghadapi Dampak Krisis Global, hari ini.

 

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengungkapkan kelebihan konsumsi BBM subsidi akan dibayar oleh pemerintah. Namun, pembayarannya akan dialokasikan dalam APBNP.

 

“Utang pemerintah itu akan di-carry over tahun anggaran berikutnya, kurang bayar namanya,” ujar Anny.

 

Namun, pemerintah belum dapat memastikan jumlah kurang bayar yang harus ditanggung akibat potensi kelebihan konsumsi BBM subsidi sebesar 1,5 juta kiloliter.

 

“Harus disesuaikan dengan ICP. Sekarang ini kan ICP nya naik-naik terus. Sebenarnya membengkaknya subsidi BBM tidak hanya karena konsumsi, tapi juga karena gejolak harga ICP,” jelasnya. (Bsi)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement

 

Sumber