Penyintas Bencana Sumatra Dapat Relaksasi KUR, Ini Ketentuannya

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Wakil Presiden Boediono mengatakan teori pertumbuhan ekonomi trickle down effect sudah tidak relevan lagi dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

 

Menurut Boediono, pembangunan pada masa lalu lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi. Dengan harapan, pertumbuhan ekonomi itu kelak pada waktunya akan menetes ke bawah  (trickle down effect) dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya.

 

“Pandangan seperti itu sudah tidak berlaku lagi. Apalagi di Indonesia saat ini. Jelas,  pemerintah tidak menganut atau menerapkan prinsip trickle down effect. Perbaikan kesejahteraan masyarakat memerlukan intervensi negara berupa kebijakan dan rencana aksi yang secara langsung membantu mereka yang tertinggal,” kata Wapres hari ini.

 

Boediono mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi saat ini tidak menjamin bisa mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

 

Dalam mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup manusia yang diukur  indeks pembangunan manusia (IPM) mutlak diperlukan intervensi negara dan  program khusus yang menyentuh langsung masyarakat.

 

Wapres menjelaskan para pakar ekonomi pembangunan semakin yakin bahwa perbaikan kualitas hidup manusia adalah tolok ukur utama keberhasilan pembangunan. Ini pula yang mendasari penyusunan IPM atau human development index (HDI) yang diterbitkan oleh United Nation Development Program (UNDP).

 

UNDP baru merilis mengenai data IPM di sejumlah negara. IPM Indonesia pada 2011 berada pada posisi 124 dari 187 negara, dengan indeks 0,617.

 

"Pendekatan kesejahteraan adalah perubahan besar dari pandangan mengenai pembangunan di masa lalu yang mengenal strategi trickle down effec," katanya. (faa)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement

 

Sumber