Menaker: Gubernur Wajib Tetapkan UMP 2026 Maksimal 24 Desember

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Persatuan Bank-bank Umum Nasional mengaku tidak keberatan dengan rencana Bank Indonesia mengatur penyaluran kredit kepada perusahaan pembiayaan.

 

Ketua Umum Persatuan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengaku pihaknya tidak keberatan terhadap rencana aturan tersebut asalkan industri dan asosiasi diajak berbicara dalam prosesnya.

 

"Yang menjadi persoalan bukan bank tapi di perusahaan multifinance. Itu sekarang ini, dalam pengawasan dan pengaturannya ada di perusahaan multifinance. Jadi di Bapepam-LK [badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan]," ungkapnya, hari ini.

 

Menurutnya selama ini pengawasan penyaluran kredit perusahaan pembiayaan (multifinance) menjadi otoritas Bapepam-LK dan bukan wewenang BI. Kedepannya, wewenang pengawasan tersebut akan dilimpahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

 

Sigit menambahkan BI hanya dapat menghimbau sedangkan fungsi pengawasan Bapepam-LK dan BI akan lebur dalam OJK.

 

Sebelumnya Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad mengungkapkan Bank Sentral akan mengeluarkan surat edaran (SE) mengenai pengetatan penyaluran kredit kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan yang merupakan anak usaha dari bank bersangkutan.

 

Langkah tersebut ditempuh agar kredit sektor multifinance tidak mempengaruhi kualitas kredit bank. Selain itu, untuk menghindari anggapan perusahaan pembiayaan lebih banyak menawarkan kemudahan dibandingkan dengan industri perbankan.(mmh)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement

 

Sumber