Video: Bank Sentral Jepang Siap Naikkan Suku Bunga Tertinggi 30 Tahun

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pelaku pasar mengimbau pemerintah untuk melakukan langkah nyata dalam mengantisipasi krisis ekonomi global, bukan hanya mengandalkan kondisi fundamental ekonomi nasional.

 

Pengamat Ekonomi Anggito Abimanyu menilai pemerintah perlu menyusun rencana aksi (action plan) untuk menghindari dampak dari krisis ekonomi yang melanda Eropa dan Amerika Serikat (AS).

 

“Kalau bilang fundamental kita bagus, itu tidak perlu dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat bisa mengetahuinya dari media. Tugas pemerintah adalah mengungkapkan aksi apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi krisis,” paparnya di Jakarta hari ini.

 

Anggito menjelaskan krisis global yang terjadi saat ini membuat indeks harga saham gabungan (IHSG) bergerak volatil. Hal itu, tuturnya timbul karena kapitalisasi pasar modal dalam negeri masih kecil jika dibandingkan negara lain di Asia.

 

Dia memaparkan salah satu langkah yang dapat diambil pemerintah untuk mengurangi volatilitas indeks saat ini adalah memperbanyak jumlah perusahaan yang melantai di bursa, sehingga memperbesar kapitalisasi pasar.

 

“Selain itu, dengan memperbanyak IPO [initial public offering/ IPO] ekspansi ke sektor riil juga akan tersalurkan dalam jangka panjang,” tuturnya.

 

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengungkapkan jumlah perusahaan yang melakukan IPO pada tahun ini masih memprihatinkan. Menurut dia, ini cukup disayangkan mengingat jumlah dana asing yang masuk selama tahun ini cukup besar.

 

Di tengah krisis ekonomi global, dia menilai Indonesia justru menjadi salah satu tujuan investasi yang menarik bagi pemodal. Momentum itu, tuturnya seharusnya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan untuk melakukan IPO.

 

“Ini membuktikan bahwa kita belum bisa menerapkan konsep ‘not wasting a good crisis’, karena saat modal asing masuk cukup besar dan Indonesia menjadi daya tarik bagi pemodal, justru minat perusahaan untuk IPO masih sangat kecil,” papar Mahendra.

 

Anggito menambahkan selain memperbanyak IPO, pemerintah dapat membuat kebijakan yang pasti mengenai pembagian dividen untuk mengurangi volatilitas pasar saat perekonomian global bergejolak.

 

Menurut dia, kepastian mengenai dividen dapat memicu pemodal untuk berinvestasi dalam jangka panjang, sehingga tidak terlalu sensitif terhadap isu-isu yang ada. Saat ini, tuturnya pelaku pasar modal masih didominasi oleh pemodal jangka pendek.

 

“Memang kalau ada kepastian untuk pembagian dividen, bisa menjadi semacam jaminan bagi investor untuk investasi jangka panjang, tetapi ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan emiten, peraturannya tidak perlu terlalu kaku,” ujarnya.

 

Anggito melanjutkan pemerintah perlu menerapkan jaringan pengaman (safety net) dalam mengantisipasi dampak krisis ekonomi global, seperti percepatan pembuatan Undang-Undang (UU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan kelanjutan UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

 

Selain itu, dia menuturkan pemerintah juga harus terus konsisten untuk melakukan pembelian kembali surat berharga negara (SBN), membentuk dana stabilitas obligasi, serta menerapkan fleksibilitas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (bde/gia/bsi)

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement

 

Sumber